KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah saat ini serius untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di beberapa daerah. Saat ini setidaknya ada 11 KEK yakni Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, Bitung, Morotai, Tanjung Api-api, MBTK, Tanjung Kelayang, Sorong dan Arun Lhoksumawe. Menanggapi itu, pengembang properti mengatakan bahwa potensinya jangka menengah dan panjang akan sangat besar. Apalagi ke depan, pemerintah juga akan menargetkan pembangunan dan pengembangan 25 KEK secara bertahap sampai 2019 mendatang. Artadinata Djangkar, Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mengatakan, efek KEK tentu saja bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara merata. Namun secara jangka pendek menurutnya efeknya tidak akan terlalu cepat. "Saya pikir dampaknya akan menengah dan panjang, karena lokasi-lokasi yang ditunjuk sebagai KEK itu remote area yang memang tujuanya untuk melebarkan cakupan perkembangan (ekonomi) Indonesia agar merata," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/11). Taufik Hidayat, Presiden Direktur PT PP Properti Tbk (PPRO) menambahkan, mengembangkan KEK pemerintah harus memberikan penyederhanaan peraturan dan kepastian berusaha. Sebab saat ini isu KEK juga masih terkait dengan otonomi daerah, jadi bila ada kepastian berusaha tentu saja pengembang tertarik datang. "Jadi sejauh mana KEK memberikan kemudahan, penyederhanaan peraturan dan kepastian berusaha itu jadi satu hal positif," ujarnya. Sementara James Riady, CEO Lippo Group mengatakan, KEK harus didukung oleh infrastruktur yang baik, salah satunya transportasi. Selain itu, harus juga mempertimbangkan basis industri, populasi penduduk dan tentu saja ketersediaan lahan. Bila keempatnya mendukung, tentu saja KEK menarik untuk dikembangkan oleh pengusaha. Saat ini dari 11 yang ada, plus dengan otorita Batam, menurutnya masih ada aspek yang harus diperbaiki. Dirinya justru menginginkan pemerintah menjadikan kawasan Cikampek mulai dari Bekasi ke Purwakarta untuk dikembangkan dan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. "Kalau Kawasan Ekonomi Khusus di Cikampek dikembangkan, perizinan dan transportasi menjadi lebih terintegrasi. Visinya Cikampek bukan saja pusat ekonomi Indonesia tetapi pusat ekonomi Asia Tenggara," ujar James.
Ini usulan pengembang properti soal KEK
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah saat ini serius untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di beberapa daerah. Saat ini setidaknya ada 11 KEK yakni Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, Bitung, Morotai, Tanjung Api-api, MBTK, Tanjung Kelayang, Sorong dan Arun Lhoksumawe. Menanggapi itu, pengembang properti mengatakan bahwa potensinya jangka menengah dan panjang akan sangat besar. Apalagi ke depan, pemerintah juga akan menargetkan pembangunan dan pengembangan 25 KEK secara bertahap sampai 2019 mendatang. Artadinata Djangkar, Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mengatakan, efek KEK tentu saja bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara merata. Namun secara jangka pendek menurutnya efeknya tidak akan terlalu cepat. "Saya pikir dampaknya akan menengah dan panjang, karena lokasi-lokasi yang ditunjuk sebagai KEK itu remote area yang memang tujuanya untuk melebarkan cakupan perkembangan (ekonomi) Indonesia agar merata," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/11). Taufik Hidayat, Presiden Direktur PT PP Properti Tbk (PPRO) menambahkan, mengembangkan KEK pemerintah harus memberikan penyederhanaan peraturan dan kepastian berusaha. Sebab saat ini isu KEK juga masih terkait dengan otonomi daerah, jadi bila ada kepastian berusaha tentu saja pengembang tertarik datang. "Jadi sejauh mana KEK memberikan kemudahan, penyederhanaan peraturan dan kepastian berusaha itu jadi satu hal positif," ujarnya. Sementara James Riady, CEO Lippo Group mengatakan, KEK harus didukung oleh infrastruktur yang baik, salah satunya transportasi. Selain itu, harus juga mempertimbangkan basis industri, populasi penduduk dan tentu saja ketersediaan lahan. Bila keempatnya mendukung, tentu saja KEK menarik untuk dikembangkan oleh pengusaha. Saat ini dari 11 yang ada, plus dengan otorita Batam, menurutnya masih ada aspek yang harus diperbaiki. Dirinya justru menginginkan pemerintah menjadikan kawasan Cikampek mulai dari Bekasi ke Purwakarta untuk dikembangkan dan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. "Kalau Kawasan Ekonomi Khusus di Cikampek dikembangkan, perizinan dan transportasi menjadi lebih terintegrasi. Visinya Cikampek bukan saja pusat ekonomi Indonesia tetapi pusat ekonomi Asia Tenggara," ujar James.
