JAKARTA. Satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) belum memberikan kepuasan bagi sebagian pihak. Tak heran, saat ini dinilai waktu yang tepat melakukan perombakan atau reshuffle kabinet untuk kali kedua.

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding mengatakan, satu tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi-JK, sektor penegakan hukum dan ekonomi masih belum menunjukkan tajinya. "Belum menunjukkan hasil maksimal, sudah waktunya di evaluasi," kata Suding, Selasa (20/10).

Suding menilai, bergeraknya roda pemerintahan sangat bergantung dengan peran menteri pembantu Presiden. Sehingga, bila kinerja kabinet tidak berjalan dengan baik alangkah baiknya dilakukan pergantian kabinet.

Meski demikian, Suding menghormati langkah yang akan ditempuh oleh Presiden tersebut. "Untuk melakukan reshuffle tersebut merupakan hak prerogatif presiden, sehingga sah-sah saja bila dilakukan reshuffle," ujar Suding.

Sementara itu, Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengatakan, tidak maksimalnya kinerja para menteri kabinet kerja ini tidak lepas dari masalah perekonomian global yang terjadi. "Ekonomi sulit seperti ini juga dikarenakan adanya persoalan eksternal juga," kata Suryo.

Meski enggan berkomenter banyak, namun Suryo menghormati keputusan Presiden tersebut. Yang pasti, pihaknya sangat mengharap adanya perbaikan yang lebih dari sektor ekonomi sehingga mendorong tumbuhnya perekonomian bangsa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia