JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kemerdekaan RI yang telah berusia 69 tahun perlu diberi interpretasi baru. Menurut KPK, Indonesia baru bisa disebut merdeka bila telah mampu membebaskan dirinya dari korupsi yang telah mengeksploitasi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Minggu (17/8). "Kemerdekaan baru dapat bermakna substantif bila masyarakat serta penyelenggara negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif punya komitmen kuat tidak bersikap dan berperilaku koruptif, kolusif, dan nepostik," tulis Bambang. Ia mengatakan, tantangan kemerdekaan yang paling konkret adalah harkat kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya diwujudkan. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah para penyelenggara negara yang mengingkari dan menyalahgunakan mandat konstitusi.
Ini yang disebut merdeka versi KPK
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kemerdekaan RI yang telah berusia 69 tahun perlu diberi interpretasi baru. Menurut KPK, Indonesia baru bisa disebut merdeka bila telah mampu membebaskan dirinya dari korupsi yang telah mengeksploitasi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Minggu (17/8). "Kemerdekaan baru dapat bermakna substantif bila masyarakat serta penyelenggara negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif punya komitmen kuat tidak bersikap dan berperilaku koruptif, kolusif, dan nepostik," tulis Bambang. Ia mengatakan, tantangan kemerdekaan yang paling konkret adalah harkat kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya diwujudkan. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah para penyelenggara negara yang mengingkari dan menyalahgunakan mandat konstitusi.