JAKARTA. Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 menargetkan current account deficit (CAD) atawa defisit transaksi berjalan turun signifikan. Transaksi berjalan pada tahun 2015 ditargetkan turun defisitnya menjadi US$ 17,6 miliar. Kemudian pada tahun 2019 defisitnya turun menjadi US$ 3,2 miliar. Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat, kunci yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengerem defisit adalah mendongkrak ekspor. Neraca transaksi berjalan yang defisit penyebab besarnya adalah neraca dagang yang defisit. Karena itu yang perlu dilakukan adalah memperbaiki neraca dagang dengan meningkatkan ekspor non migas terutama manufaktur. Menurut Lana, pemerintah tidak perlu menomorsatukan insentif untuk bisa mendongkrak ekspor. Yang lebih diperlukan pelaku pasar adalah perbaikan iklim usaha. Biaya logistik, infrastruktur yang kurang memadai, waktu bongkar muat kapal serta kelancaran distribusi barang dari pelabuhan menuju pabrik perlu diperbaiki. "Target pemerintah dalam tiga tahun ke depan ada di situ. Ini jadi tantangan," terang Lana ketika dihubungi KONTAN, Senin (22/12). Di sisi lain, Kepala Ekonom BII Juniman berpendapat, pemerintah harus mengerem impor non migas yang mulai menanjak. Impor yang makin membesar tidak lepas dari struktur ekonomi Indonesia yang tidak sehat. Indonesia sangat tergantung dari impor. Untuk mencapai target defisit US$ 3,2 miliar pada tahun 2019, pemerintah harus mempunyai langkah-langkah strategis untuk menurunkan impor terutama impor bahan baku dan barang modal. Kalau kebijakan ini dilakukan bersamaan dengan ekspor non migas maka surplus neraca transaksi berjalan bisa saja terjadi. Yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif bagi investor yang membuka pabrik penghasil bahan baku dan barang modal. Indonesia masih membutuhkan pembangunan, dampaknya impor meningkat karena bahan bakunya tidak terdapat di dalam negeri. "Pemerintah juga harus serius dengan swasembada pangan," pungkasnya. Hal ini agar bahan-pangan pangan tidak lagi semuanya diimpor dari luar dan membebani neraca transaksi berjalan.
Ini yang harus dilakukan untuk turunkan CAD
JAKARTA. Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 menargetkan current account deficit (CAD) atawa defisit transaksi berjalan turun signifikan. Transaksi berjalan pada tahun 2015 ditargetkan turun defisitnya menjadi US$ 17,6 miliar. Kemudian pada tahun 2019 defisitnya turun menjadi US$ 3,2 miliar. Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat, kunci yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengerem defisit adalah mendongkrak ekspor. Neraca transaksi berjalan yang defisit penyebab besarnya adalah neraca dagang yang defisit. Karena itu yang perlu dilakukan adalah memperbaiki neraca dagang dengan meningkatkan ekspor non migas terutama manufaktur. Menurut Lana, pemerintah tidak perlu menomorsatukan insentif untuk bisa mendongkrak ekspor. Yang lebih diperlukan pelaku pasar adalah perbaikan iklim usaha. Biaya logistik, infrastruktur yang kurang memadai, waktu bongkar muat kapal serta kelancaran distribusi barang dari pelabuhan menuju pabrik perlu diperbaiki. "Target pemerintah dalam tiga tahun ke depan ada di situ. Ini jadi tantangan," terang Lana ketika dihubungi KONTAN, Senin (22/12). Di sisi lain, Kepala Ekonom BII Juniman berpendapat, pemerintah harus mengerem impor non migas yang mulai menanjak. Impor yang makin membesar tidak lepas dari struktur ekonomi Indonesia yang tidak sehat. Indonesia sangat tergantung dari impor. Untuk mencapai target defisit US$ 3,2 miliar pada tahun 2019, pemerintah harus mempunyai langkah-langkah strategis untuk menurunkan impor terutama impor bahan baku dan barang modal. Kalau kebijakan ini dilakukan bersamaan dengan ekspor non migas maka surplus neraca transaksi berjalan bisa saja terjadi. Yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif bagi investor yang membuka pabrik penghasil bahan baku dan barang modal. Indonesia masih membutuhkan pembangunan, dampaknya impor meningkat karena bahan bakunya tidak terdapat di dalam negeri. "Pemerintah juga harus serius dengan swasembada pangan," pungkasnya. Hal ini agar bahan-pangan pangan tidak lagi semuanya diimpor dari luar dan membebani neraca transaksi berjalan.
