JAKARTA. Presiden ketujuh Indonesia yaitu Joko Widodo (Jokowi) mempunyai tugas berat yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Tugas tersebut mulai dari menjaga pertumbuhan hingga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pengamat Ekonomi Burhanuddin Abdullah mengatakan, yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi dalam waktu dekat adalah melihat kembali postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015: sudahkah postur ini sejalan dengan visi misi pemerintahannya.

Menurut Burhanudin, postur APBN sekarang tidak cocok terutama dalam pos subsidi BBM. "Subsidi menghambat kita melakukan pembangunan," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/10).

Anggaran subsidi energi perlu dipangkas agar bisa dialokasikan untuk pembangunan. Untuk pertumbuhan, menurut Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini agak sulit untuk mengejar pertumbuhan tinggi baik tahun ini atau tahun depan. Hal ini mengingat perlambatan ekonomi dunia dan pelemahan harga komoditas.

Yang perlu dilakukan pemerintahan Jokowi adalah memilih pertumbuhan dengan kesetaraan antara masyarakat kaya dan miskin. Ketimpangan pendapatan Indonesia tinggi dengan gini rasio mencapai 0,43%. Ini harus diperbaiki.

Mengenai inflasi sendiri, relatif cukup terkendali. Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tingkat inflasi apabila harga BBM jadi dinaikkan. Di sisi lain, Pengamat Ekonomo dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini berpendapat, yang perlu segera dibenahi Jokowi adalah tingkat kemiskinan.

Selama lima tahun terakhir tingkat kemiskinan Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. "Mestinya harus secara signifikan berubah," tandas Didik.

Tingkat kemiskinan ini sangat erat kaitannya me pertumbuhan ekonomi. Dua tahun terakhir ini Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan dari pertumbuhan tinggi ke moderat.

Jika tidak diambil kebijakan yang serius maka pertumbuhan Indonesia bisa jatuh ke pertumbuhan rendah. Akibatnya persoalan kemiskinan dan pengangguran Indonesia bisa melebar.

Maka dari itu, dalam anggaran perubahan 2015 yang nanti akan diajukan Jokowi hendaknya memangkas belanja barang yang tidak dibutuhkan dan cenderung naik signifikan setiap tahunnya. Hal ini berbeda dengan belanja modal yang menjadi pendorong ekonomi namun tidak memiliki ruang yang luas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia