KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya untuk mendorong adopsi mobil listrik di Indonesia, harus pemerintah lakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Saat ini, sedang berlangsung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang juga menampilkan banyak merek dan model baru mobil listrik, di tengah penjualan yang melonjak. Yannes Martinus, pengamat otomotif ITB, mengatakan, pemerintah mesti mempertimbangkan pemberian insentif lain, seperti subsidi Harga.
Lalu, pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi pembeli dan perusahaan yang berinvestasi di industri kendaraan listrik di Indonesia. "Serta pemberian insentif bagi daerah yang mendukung penggunaan kendaraan listrik," katanya kepada Kontan.co.id, Jumat (19/7). Baca Juga:
Ambisi Mewujudkan Ekosistem Mobil Listrik di Indonesia Selanjutnya, pemerintah harus mulai menetapkan regulasi yang jelas dan kondusif terkait standar emisi, infrastruktur pengisian daya, dan tata kelola industri kendaraan listrik. "Ini diperlukan untuk memberikan kepastian bagi investor dan pelaku usaha terkait," ujar Yannes. Selain itu, pemerintah harus mulai menerapkan kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan listrik di sektor publik dan transportasi umum. Ini bisa pemerintah lakukan dengan menetapkan target penggunaan kendaraan listrik, memberikan insentif bagi operator transportasi yang menggunakan kendaraan listrik, dan membangun infrastruktur pendukung di area publik. "Hal lainnya adalah, teruskan percepatan untuk memperluas dan mempercepat pembangunan SPKLU fast charging dan SPKLU mobile di berbagai wilayah di Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna kendaraan listrik," sebut Yannes. Baca Juga:
Inilah Mobil Listrik Terlaris Di Indonesia, Cek Harga BYD M6 Di Indonesia Dan, Yannes menyebutkan, penting bagi Indonesia untuk belajar dari Thailand yang jauh lebih sukses dalam penjualan dan penyerapan pasar mobil listrik. Misalnya, dengan mulai berhitung untuk memberikan subsidi langsung kepada pembeli mobil listrik, dengan besaran subsidi yang bervariasi berdasarkan kapasitas baterai seperti yang Pemerintah Thailand lakukan.
"Skema ini terbukti efektif dalam menurunkan harga mobil listrik sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat," ungkap dia. Tidak lupa, setiap pemerintah daerah memberikan insentif nonfiskal yang membuat pengguna kendaraan listrik mendapatkan berbagai privelege untuk berlalu-lalang di kota hingga bebas parkir. "Hal ini menarik minat investor untuk terlibat dalam pengembangan dan produksi mobil listrik," sebut Yannes. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: S.S. Kurniawan
