WASHINGTON. Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump muncul untuk pertama kalinya mengomunikasikan kebijakannya. Trump mengumumkan agenda kerja 100 hari perdana dalam bentuk video di Youtube pada Senin malam (21/11).

Pada video berdurasi 2,5 menit itu, Trump membeberkan fokus kebijakannya di sejumlah sektor prioritas. Di antaranya, perdagangan, imigrasi, energi, pembatasan regulasi, dan juga keamanan nasional.

“Fokus agenda kerja 100 hari pertama ini adalah menegakkan hukum dan menciptakan lapangan kerja," ujar Trump dalam video tersebut.

Setidaknya ada empat agenda penting yang bakal dilakukan kabinet Trump dalam tempo 100 hari pertama. Di antaranya, menarik diri dari perjanjian dagang Trans-Pacific Partnership (TPP). Trump akan menggodok perjanjian dagang baru untuk menggantikan TPP.

"TPP adalah bencana buruk bagi Amerika. Kami akan membentuk perjanjian dagang yang lebih adil," kata Trump.

Trump juga meminta tim keamanan nasional untuk lebih memproteksi kawasan dan meminta Departemen Tenaga Kerja untuk menyelidiki visa pekerja. Trump juga berjanji akan mencabut peraturan yang mematikan lapangan pekerjaan di bidang energi.

Trump akan melonggarkan aturan tentang energi gas alam dan batubara. "Dua sektor ini akan menciptakan jutaan lapangan kerja," tandas Trump.

Reaksi internasional

Setelah video 100 hari program kerja Trump dirilis, sejumlah pemimpin dunia langsung bereaksi. Salah satunya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. "TPP tanpa keterlibatan AS adalah tidak berguna. Renegoisasi tetap terbuka," ujar Abe pada pertemuan APEC di Lima, Peru, seperti dilansir CNN, kemarin.

House Minority Leader Nancy Pelosi yang berasal dari kubu Demokrat juga angkat bicara. Menurut dia, kebijakan 100 hari Trump melanjutkan sikap Partai Republik yang hanya berpihak terhadap segelintir orang tapi mengorbankan semua orang.

Yang jelas, Trump tidak memasukkan sejumlah kebijakan kontroversial. Misalnya, membangun tembok pembatas di perbatasan Meksiko. Trump juga tidak menyebut rencana mendeportasi imigran dari negara muslim.

Rencana untuk mencabut Obamacare dan menghabiskan US$ 1 triliun untuk infrastruktur juga tidak ada.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie