KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Cepat atau lambat, sertifikat tanah elektronik atau sertifikat-el sudah menjadi keniscayaan bagi setiap warga negara pemilik properti. Laiknya pelayanan publik lainnya yang sudah diselenggarakan secara digital, seperti online single submission (OSS), aplikasi perpajakan, fidusia elektronik atau layanan digital lainnya milik swasta.

Ketentuan ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik. Jadi setiap orang yang akan melakukan transaksi properti untuk kali pertama, bakal mendapatkan sertifikat elektronik, bukan lagi sertifikat fisik atau analog. Sedangkan pihak yang sudah memiliki sertifikat analog atau fisik, wajib berganti dengan sertifikat elektronik saat terjadi proses transaksi atau jual beli aset properti.

Namun untuk bisa mengganti ke sertifikat elektronik tentu dibutuhkan beberapa persyaratan. Terutama untuk pemilik sertifikat analog. Seperti kesesuaian data fisik, kesesuaian data yuridis, dan pengecekan pemilik serta data pendukung lainnya.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN klaim sertifikat elektronik mampu tekan praktik mafia tanah

Lantas, seperti apa sih, bentuk dari sertifikat elektronik ini?  Dalam paparan Kementerian ATR/BPN dijelaskan, dalam sertifikat tersebut terdapat pengaman.

Misalnya QR code untuk mengakses lansung sertifikat elektronik, kemudian ada informasi nama, waktu penandatanganan dan lokasinya. Kemudian tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi. Nah, dengan sistem pengamanan tersebut, Kementerian ATR/BPN mengklaim punya tingkat keamanan yang tinggi dari duplikasi.

Nah, untuk lebih jelasnya, berikut beberapa bentuk tampilan dari sertifikat elektronik.

Selanjutnya: Segera Beroperasi, Bank Tanah Siap Layani Investor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon