JAKARTA. Konferensi terumbu karang dunia atau World Coral Reef Conference telah sukses dilaksanakan pada 16 Mei lalu di Manado. Perhelatan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang disebut dengan Komunike Manado.Dalam siaran persnya, Minggu (18/5), Saut P Hutagalung, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, komunike pada dasarnya memuat aksi yang perlu dilakukan oleh negara, organisasi/lembaga regional dan internasional untuk meningkatkan konservasi dan menjaga keberlanjutan pengelolaan ekosistem terumbu karang.Ketiga hal tersebut adalah, Pertama, Konservasi dan Pengelolaan Terumbu Karang yang menekankan perlunya komitmen politik, pemerintah/negara menyusun kebijakan/program nasional disertai rencana aksi yang dapat dilaksanakan juga pengawasan di lapangan. Perlu kebijakan untuk mencegah menurunnya kualitas lingkungan terumbu karang seperti mencegah pencemaran lingkungan laut baik akibat limbah perkotaan/rumah tangga maupun akibat limbah cair kapal laut dan eksplorasi/eksploitasi hasil tambang laut. Kedua, Terumbu Karang dan Ketahanan Pangan yang menekankan bahwa pengelolaan terumbu karang berkelanjutan dimaksudkan untuk menopang ketahanan pangan dan gizi, sumber pendapatan masyarakat dan perekonomian sehingga diperlukan cara produksi, pemanfaatan, pengolahan dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang ramah lingkungan. Ketiga, Inisiatif dan Kemitraan menekankan perlunya membangun inisiatif bersama dan kemitraan pemerintah, dunia usaha, organisasi/lembaga regional dan internasional, perguruan tinggi, LSM, masyarakat luas dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berkelanjutan termasuk dalam pemanfaatannya secara ekonomi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Inilah janji pemerintah menjaga terumbu karang
JAKARTA. Konferensi terumbu karang dunia atau World Coral Reef Conference telah sukses dilaksanakan pada 16 Mei lalu di Manado. Perhelatan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang disebut dengan Komunike Manado.Dalam siaran persnya, Minggu (18/5), Saut P Hutagalung, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, komunike pada dasarnya memuat aksi yang perlu dilakukan oleh negara, organisasi/lembaga regional dan internasional untuk meningkatkan konservasi dan menjaga keberlanjutan pengelolaan ekosistem terumbu karang.Ketiga hal tersebut adalah, Pertama, Konservasi dan Pengelolaan Terumbu Karang yang menekankan perlunya komitmen politik, pemerintah/negara menyusun kebijakan/program nasional disertai rencana aksi yang dapat dilaksanakan juga pengawasan di lapangan. Perlu kebijakan untuk mencegah menurunnya kualitas lingkungan terumbu karang seperti mencegah pencemaran lingkungan laut baik akibat limbah perkotaan/rumah tangga maupun akibat limbah cair kapal laut dan eksplorasi/eksploitasi hasil tambang laut. Kedua, Terumbu Karang dan Ketahanan Pangan yang menekankan bahwa pengelolaan terumbu karang berkelanjutan dimaksudkan untuk menopang ketahanan pangan dan gizi, sumber pendapatan masyarakat dan perekonomian sehingga diperlukan cara produksi, pemanfaatan, pengolahan dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang ramah lingkungan. Ketiga, Inisiatif dan Kemitraan menekankan perlunya membangun inisiatif bersama dan kemitraan pemerintah, dunia usaha, organisasi/lembaga regional dan internasional, perguruan tinggi, LSM, masyarakat luas dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berkelanjutan termasuk dalam pemanfaatannya secara ekonomi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
