JAKARTA. Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla berjanji memangkas proses dan perizinan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Dengan pemangkasan izin diharapkan permasalahan pasokan listrik akan dapat diselesaikan. 

Ketua tim ekonomi pasangan Jokowi-JK, Arif Budimanta mengatakan, jika menang dalam pilpres pada 9 Juli 2014 mendatang maka pembangunan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang mandeg akan kembali di genjot. "Ada ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh pasangan ini untuk mewujudkan keinginan tersebut," katanya, akhir pekan lalu.

Beberapa langkah itu, pertama, memangkas proses dan waktu perijinan pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya yang dilakukan oleh swasta. Arif mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang mengganjal pembangunan infrastruktur keslitrikan di dalam negeri selama ini adalah berbelitnya proses perijinan dan birokrasi. Khususnya, perijinan yang menyangkut pinjam pakai kawasan hutan lindung.

"Perijinan akan dipangkas, regulasi yang menghambat akan diperbaiki supaya semua bisa dibangun secara cepat," katanya.

Langkah ke dua, memberikan insentif kepada investor yang ingin mengembangkan infrastruktur kelistrikan berbasis sumber daya energi murah, seperti, batubara dan gas agar beban subsidi energi bisa ditekan. Arif mengatakan, sebenarnya selama ini banyak investor dan BUMN yang sudah menyatakan diri tertarik untuk mengembangkan sumber tersebut untuk energi listrik.

Tapi, ketertarikan tersebut selama ini selalu mandeg pada tataran perjanjian pembelian energi listrik atau power purchasing agreement saja. "Ini terjadi karena investor kesulitan pembiayaan, makanya pasangan kami akan melakukan affirmative action untuk membanyu pembiayaan apakah melalui PIP atau skema pembiayaan lainnya," kata Arif.

Langah ke tiga, mengembangkan pembangunan infrastruktur yang berguna, tidak hanya bagi sektor kelistrikan tapi juga sektor lain. Salah satunya bendungan. Arif bilang, modifikasi dan kreasi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat ganda seperti bendungan bisa memberikan banyak manfaat.

Salah satunya, efesiensi pembiayaan. "Ke dua, ya dari sisi manfaat, selain bisa untuk listrik, air dari bendungan juga bisa dimanfaatkan untuk sumber air bersih dan irigasi," katanya.

Sri Adiningsih, optimis dengan upaya konkrit yang dilakukan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tersebut dalam waktu tidak lama, rasio elektrifikasi yang saat ini baru mencapai 80% bisa digejot sampai 100% dalam waktu singkat. Sehingga produktifitas masyarakat Indonesia bisa ditingkatkan. "Pertanian dan energi adalah prioritas, jadi kami yakinkan dalam waktu singkat akan diselesaikan semua prioritas itu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa