JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan menteri urusan ekonomi pemerintahannya akan berasal dari non partai alias profesional. Menteri dari kalangan profesional ini diharapkan dapat membawa ekonomi Indonesia lebih baik tahun depan.

Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dodi Arifianto mengatakan, Jokowi harus memenuhi janji bahwa menteri urusan ekonomi berasal dari kalangan profesional.

Menurutnya, nama-nama yang beredar saat ini seperti Bambang Brodjonegoro sebagai calon Menteri Keuangan, Ignasius Jonan sebagai calon Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arie Soemarno sebagai calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Darmin Nasution sebagai calon Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah nama-nama dengan profesionalitas terbaik pada bidangnya.

Menurut Dodi, pasar mempunyai ekspetasi Jokowi dapat mengimplentasikan menteri-menteri dengan kompeten terbaik di bidangnya. "Ekspetasi bisa bawa angin baru dalam pemerintahan Indonesia," ujar Dodi ketika dihubungi KONTAN, Rabu (17/9).

Dirinya memberi catatan khusus pada Menteri ESDM. Menteri ESDM harus punya keberanian. Salah satu masalah yang hingga sekarang ini belum memperoleh solusi adalah defisit migas. Tata niaga migas atau tata kelola migas perlu ditelusuri. Di samping itu, Menteri ESDM pun harus diisi dengan orang yang jelas bersih dan punya integritas yang tinggi serta kompeten.

Menurut Dodi, ekonomi Indonesia tahun depan berat untuk dijalani. Mulai dari ekonomi yang masih melambat dengan ekspor yang belum kompetitif serta impor yang tinggi hingga eksternal dengan perlambatan ekonomi global. Karena itu tugas para menteri urusan ekonomi sangat berat dan harapannya dengan kompetensi yang dipunyai mampu membuat kebijakan yang baik untuk ekonomi.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, bursa calon menteri ekonomi seperti Bambang Brodjonegoro, Ignasius Jonan, Arie Soemarno, hingga Darmin Nasution ataupun Chairul Tanjung (CT) sebagai Menko adalah calon yang baik. Menurut David, kriteria yang perlu dipunyai para calon menteri ekonomi adalah bisa kerja sama dengan parlemen. 

Tentu saja, menteri terkait harus paham tentang kebijakan pada bidangnya masing-masing. Khusus untuk Menko, "Harus direspek oleh menteri-menteri di bawahnya," terang David.

Harapannya dengan menteri ekonomi yang profesional ini, dalam memutuskan kebijakan lebih independen. Karena selama ini kekhawatirannya adalah berbagai konflik kepentingan dari masing-masing kementerian karena menterinya berasal dari partai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa