KONTAN.CO.ID - Jakarta. Siap-siap bagi peserta penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Non-guru 2021 di instansi pemerintah daerah (pemda). Ada 161 pemda yang segera umumkan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS dan kompetensi PPPK Non-Guru 2021.

Pemda tersebut akan menyampaikan pengumuman hasil tes SKD CPNS dan PPPK Non-guru 2021 pada 29-30 Oktober 2021. Hal ini sesuai pengumuman Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13515/B-KS.04.01/SD/K/2021 yang ditandatangi oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Merujuk pengumuman BKPN, hasil tahapan lanjutan bagi seleksi CPNS dan PPPK Non-guru 2021 akan dilakukan dalam dua tahap. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Satya Pratama menjelaskan, saat ini tengah berlangsung proses validasi nilai SKD CPNS dan nilai seleksi kompetensi PPPK Nonguru, yang akan selesai pada Senin (25/10/2021).

Setelah proses ini, akan disampaikan hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non-guru tahap pertama, yang dijadwalkan pada 26-27 Oktober 2021. Adapun pengumuman hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non-Guru akan dilakukan pada 28-29 Oktober 2021.

Sebanyak 161 pemda, baik pemerintah kabupaten/kota dan provinsi akan mengumumkan hasil SKD CPNS dan kompetensi PPPK Non-guru 2021 di tahap pertama. 

Baca juga: Tes SKB CPNS dijadwalkan digelar November, apa saja materinya?

Berikut daftar 161 instansi yang umumkan hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non-guru 2021 tahap pertama

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
2. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
3. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
4. Pemerintah Kab. Alor
5. Pemerintah Kab. Asahan
6. Pemerintah Kab. Balangan
7. Pemerintah Kab. Banggai
8. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
9. Pemerintah Kab. Banyuasin
10. Pemerintah Kab. Barito Utara
11. Pemerintah Kab. Barru
12. Pemerintah Kab. Batang
13. Pemerintah Kab. Belu
14. Pemerintah Kab. Bengkayang
15. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
16. Pemerintah Kab. Bima
17. Pemerintah Kab. Bintan
18. Pemerintah Kab. Bireuen
19. Pemerintah Kab. Blora
20. Pemerintah Kab. Boalemo
21. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
22. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
23. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
24. Pemerintah Kab. Bombana
25. Pemerintah Kab. Bone Bolango
26. Pemerintah Kab. Buleleng
27. Pemerintah Kab. Buru
28. Pemerintah Kab. Buru Selatan
29. Pemerintah Kab. Buton
30. Pemerintah Kab. Buton Tengah
31. Pemerintah Kab. Cianjur
32. Pemerintah Kab. Cilacap
33. Pemerintah Kab. Deli Serdang
34. Pemerintah Kab. Demak
35. Pemerintah Kab. Dompu
36. Pemerintah Kab. Dompu Eks
37. Pemerintah Kab. Ende
38. Pemerintah Kab. Gorontalo
39. Pemerintah Kab. Gowa
40. Pemerintah Kab. Grobogan
41. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
42. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
43. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
44. Pemerintah Kab. Jember
45. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
46. Pemerintah Kab. Karanganyar
47. Pemerintah Kab. Karangasem
48. Pemerintah Kab. Katingan
49. Pemerintah Kab. Kayong Utara
50. Pemerintah Kab. Kebumen
51. Pemerintah Kab. Kendal
52. Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
53. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
54. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
55. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
56. Pemerintah Kab. Ketapang
57. Pemerintah Kab. Klungkung
58. Pemerintah Kab. Kolaka
59. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
60. Pemerintah Kab. Konawe Utara
61. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
62. Pemerintah Kab. Kudus
63. Pemerintah Kab. Kupang
64. Pemerintah Kab. Kutai Barat
65. Pemerintah Kab. Kutai Timur
66. Pemerintah Kab. Lamandau
67. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
68. Pemerintah Kab. Lembata
69. Pemerintah Kab. Lingga
70. Pemerintah Kab. Lombok Barat
71. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
72. Pemerintah Kab. Lombok Timur
73. Pemerintah Kab. Lombok Utara
74. Pemerintah Kab. Luwu Timur
75. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
76. Pemerintah Kab. Majalengka
77. Pemerintah Kab. Malaka
78. Pemerintah Kab. Manggarai
79. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
80. Pemerintah Kab. Maros
81. Pemerintah Kab. Minahasa
82. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
83. Pemerintah Kab. Mojokerto
84. Pemerintah Kab. Morowali
85. Pemerintah Kab. Morowali Utara
86. Pemerintah Kab. Muna Barat
87. Pemerintah Kab. Nagekeo
88. Pemerintah Kab. Natuna
89. Pemerintah Kab. Ngada
90. Pemerintah Kab. Ngawi
91. Pemerintah Kab. Nias
92. Pemerintah Kab. Nias Barat
93. Pemerintah Kab. Nias Selatan
94. Pemerintah Kab. Nias Utara
95. Pemerintah Kab. Padang Lawas
96. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
97. Pemerintah Kab. Parigi Moutong
98. Pemerintah Kab. Pati
99. Pemerintah Kab. Pemalang
100. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
101. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
102. Pemerintah Kab. Pidie
103. Pemerintah Kab. Poso
104. Pemerintah Kab. Rote Ndao
105. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
106. Pemerintah Kab. Semarang
107. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
108. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
109. Pemerintah Kab. Seruyan
110. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
111. Pemerintah Kab. Sikka
112. Pemerintah Kab. Sragen
113. Pemerintah Kab. Sumba Barat
114. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
115. Pemerintah Kab. Sumba Tengah
116. Pemerintah Kab. Sumba Timur
117. Pemerintah Kab. Sumbawa
118. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
119. Pemerintah Kab. Tabalong
120. Pemerintah Kab. Tana Toraja
121. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
122. Pemerintah Kab. Tapin
123. Pemerintah Kab. Tegal
124. Pemerintah Kab. Temanggung
125. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
126. Pemerintah Kab. Toraja Utara
127. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
128. Pemerintah Kab. Wajo
129. Pemerintah Kab. Wakatobi
130. Pemerintah Kota Ambon
131. Pemerintah Kota Banda Aceh
132. Pemerintah Kota Bata
133. Pemerintah Kota Baubau
134. Pemerintah Kota Bima
135. Pemerintah Kota Bitung
136. Pemerintah Kota Bogor
137. Pemerintah Kota Cilegon
138. Pemerintah Kota Gorontalo
139. Pemerintah Kota Kendari
140. Pemerintah Kota Kupang
141. Pemerintah Kota Langsa
142. Pemerintah Kota Lhokseumawe
143. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
144. Pemerintah Kota Madiun
145. Pemerintah Kota Magelang
146. Pemerintah Kota Manado
147. Pemerintah Kota Mataram
148. Pemerintah Kota Mojokerto
149. Pemerintah Kota Palopo
150. Pemerintah Kota Pariaman
151. Pemerintah Kota Pekanbaru
152. Pemerintah Kota Prabumulih
153. Pemerintah Kota Samarinda
154. Pemerintah Kota Subulussalam
155. Pemerintah Kota Surabaya
156. Pemerintah Kota Surakarta
157. Pemerintah Kota Tomohon
158. Pemerintah Kota Tual
159. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
160. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
161. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan SKB tahap pertama

Sebagai catatan, dari 161 instansi tersebut, terdapat lima instansi yang tidak valid dikarenakan administratif, yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kab. Kapuas Hulu, Pemerintah Kab. Buton, Pemerintah Kota Bima, dan Pemerintah Kab. Bombana. Namun, instansi-instansi tersebut masih dapat melengkapi administratifnya, akan berstatus valid saat pengumuman SKD CPNS dan kompetensi PPPK Non-guru 2021.

Sedangkan untuk Pemerintah Kota Pekanbaru, masih ada peserta yang akan ujian pada 31 Oktober mendatang, sehingga kemungkinan akan masuk dalam pengumuman tahap kedua. "Jadi peserta silakan pantau SSCASN dan kanal resmi masing-masing kementerian/lembaga dan instansi," tegas Satya.

Setelah pengumuman hasil tes SKD CPNS dan kompetensi PPPK Non-guru 2021 tersebut, akan dilakukan pemilihan lokasi ujian seleksi kompetensi bidang (SKB) oleh peserta, yang dijadwalkan pada 31 Oktober-1 November 2021. Pelaksanaan SKB tahap pertama dijadwalkan pada 15-28 November.

Cara cek hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non-guru 2021

Berdasarkan wawancara sebelumnya, Satya menyampaikan bahwa hasil pengumuman hasil tes SKD CPNS dan kompetensi PPPK Non-guru 2021 akan disampaikan melalui SSCASN, sscasn.bkn.go.id. Selain itu, pengumuman hasil tes SKD CPNS dan kompetensi PPPK Non-guru 2021 juga akan disampaikan melalui situs resmi atau media sosial resmi masing-masing instansi.

Berikut ini cara mudah cek pengumuman hasil SKD CPNS 2021: 

• Buka laman https://sscasn.bkn.go.id/   
• Pilih menu "Layanan Informasi" di bagian pojok kanan atas 
• Klik "Hasil SKD CPNS" yang berada di paling bawah 
• Halaman informasi hasil SKD CPNS otomatis akan ditampilkan oleh sistem.  

Jadwal seleksi CPNS dan PPPK tahap pertama

• Pengolahan nilai SKD CPNS dan nilai seleksi kompetensi PPPK Nonguru: 19-21 Oktober 2021
• Rekonsiliasi hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Nonguru: 22-23 Oktober 2021
• Validasi nilai SKD CPNS dan nilai seleksi kompetensi PPPK Nonguru: 22-25 Oktober 2021
• Penyampaian hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Nonguru: 26-27 Oktober 2021
• Penentuan lokasi ujian SKB oleh instansi: 28-29 Oktober 2021
• Pengumuman hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Nonguru: 29-30 Oktober 2021
• Pemilihan lokasi ujian SKB oleh peserta: 31 Oktober-1 November 2021
• Penjadwalan SKB: 2-4 November 2021
• Pengumuman jadwal pelaksanaan SKB: 7 November 2021
• Pelaksanaan SKB: 15-28 November 2021
• Pengolahan/integrasi hasil SKD dan SKB: 29 November-1 Desember 2021
• Rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB: 2-4 Desember 2021
• Validasi hasil integrasi SKD dan SKB: 5-6 Desember 2021
• Penyampaian hasil SKD dan SKB: 7-8 Desember 2021
• Pengumuman hasil SKD dan SKB: 9-10 Desember 2021
• Masa sanggah: 13-16 Desember 2021
• Jawab sanggah: 17-24 Desember 2021
• Pengumuman pasca sanggah: 27-29 Desember 2021
• Penyampaian kelengkapan dokumen: 30 Desember-17 Januari 2022
• Usul penetapan NIP/NI PPPK: 1-30 Januari 2022

Itulah jadwal pengumuman hasil tes SKD CPNS dan kompetensi PPPK Non-guru 2021 di sejumlah instansi pemerintah daerah. Semoga nama Anda tercantum dalam daftar pengumuman hasil tes SKD CPNS dan kompetensi PPPK Non-guru 2021.  

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar 166 Instansi yang Umumkan SKD CPNS dan PPPK Nonguru pada 29-30 Oktober",

Penulis : Mela Arnani Editor : Sari Hardiyanto

Selanjutnya: Instansi ini akan rilis pengumuman hasil tes SKD CPNS & PPPK 2021 29-30 Oktober

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto