KONTAN.CO.ID - Awal pekan ini Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan kekesalanya lantaran realisasi anggaran untuk penanganan krisis akibat pandemi virus corona Covid-19 masih sangat kecil.

"Dari Rp 695 triliun baru realisasi Rp 141 triliun atau 20% masih kecil sekali," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kabinet terbatas Senin (3/8) lalu.

Terbesar di perlidungan sosial 39% program UMKM UMKM 25%. "Ini harus hati-hati masih sekitar 40% yang belum ada DIPA (Daftar Isian penggunaan Anggaran)  DIPA aja belum ada bagaimana mau realisasi?," kata Presiden Joko Widodo.

Karena itu Presiden memerintahkan Ketua Komite Nasional Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto untuk melihat dengan detail satu per satu anggaran dari menteri terkait.

"Sehingga manajemen krisis terlihat lincah, cepat, trouble shooting, kita butuh kecepatan," tandas Presiden.

Direktorat Jenderal Perbandaharaan Kementerian Keuangan Selasa (4/8) menyebutkan realisasi anggaran perlindungan sosial sampai 31 Juli 2020 terbagi dalam beberapa program.

Seperti kita tahu, dari total anggaran program Pememulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun, sebanyak Rp 203,9 triliun diperuntukkan bagi perlindungan sosial.

Perlindungan sosial ini diantaranya mencakup program bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT atau kartu sembako), paket sembako Jabodetabek, dan bansos tunai non-Jabodetabek.

SELANJUTNYA>>>

Editor: Syamsul Azhar