JAKARTA. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan beberapa rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi masalah banjir di Ibukota."Pada intinya DPR mendukung upaya untuk mengatasi banjir di Jakarta ini karena merupakan tanggung jawab bersama, mengingat Jakarta merupakan etalase Indonesia," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie, usai menggelar Rapat dengan Jokowi di Gedung DPR, Senin (21/1).DPR mengusulkan beberapa hal kepada Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI, seperti melakukan moratorium izin bangunan, pembuatan DAM di sepanjang pantai utara Jakarta, dan perencanaan jangka panjang berupa pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat industri.Menurut Politisi Partai Demokrat ini, moratorium perizinan bangunan penting karena Jakarta memerlukan perbaikan tata ruang terutama keharusan menyediakan ruang untuk menjadi resapan air.Sedangkan pembuatan DAM penting karena proses pemompaan air seperti yang kini dilakukan kurang efektif. Ini akibat Jakarta memiliki daratan yang lebih rendah dari permukaan air laut sehingga banjir air pasang (rob) selalu terjadi setiap tahun."Perlu adanya DAM sepanjang pantai untuk menghalau banjir rob seperti yang ada di Belanda," katanya.Lebih jauh, Marzuki bilang bahwa penuntasan banjir di DKI ini juga mempertimbangkan solusi jangka panjang. Menurutnya selain banjir, masalah macet juga menjadi masalah yang harus dibenahi. Untuk itu, DPR mengusulkan untuk merelokasi pusat pemerintahan ke daerah lain dan tak lagi digabung dengan kawasan industri."DPR minta pusat pemerintahan dipindahkan, maka pemerintah perlu mengkaji hal tersebut," jelasnya..Marzuki bilang Indonesia tak perlu malu belajar dari Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putra Jaya dengan ibukota tetap di Kuala Lumpur.Meski tak menyebut daerah, Marzuki bilang syarat untuk menjadi pusat pemerintahan adalah memiliki luas wilayah 2.000 hektare, akses mudah dijangkau, serta ada fasilitas umum dan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan."Dengan demikian beban DKI yang sudah sangat berat ini bisa dikurangi," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Inilah rekomendasi DPR soal banjir ke Jokowi
JAKARTA. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan beberapa rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi masalah banjir di Ibukota."Pada intinya DPR mendukung upaya untuk mengatasi banjir di Jakarta ini karena merupakan tanggung jawab bersama, mengingat Jakarta merupakan etalase Indonesia," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie, usai menggelar Rapat dengan Jokowi di Gedung DPR, Senin (21/1).DPR mengusulkan beberapa hal kepada Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI, seperti melakukan moratorium izin bangunan, pembuatan DAM di sepanjang pantai utara Jakarta, dan perencanaan jangka panjang berupa pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat industri.Menurut Politisi Partai Demokrat ini, moratorium perizinan bangunan penting karena Jakarta memerlukan perbaikan tata ruang terutama keharusan menyediakan ruang untuk menjadi resapan air.Sedangkan pembuatan DAM penting karena proses pemompaan air seperti yang kini dilakukan kurang efektif. Ini akibat Jakarta memiliki daratan yang lebih rendah dari permukaan air laut sehingga banjir air pasang (rob) selalu terjadi setiap tahun."Perlu adanya DAM sepanjang pantai untuk menghalau banjir rob seperti yang ada di Belanda," katanya.Lebih jauh, Marzuki bilang bahwa penuntasan banjir di DKI ini juga mempertimbangkan solusi jangka panjang. Menurutnya selain banjir, masalah macet juga menjadi masalah yang harus dibenahi. Untuk itu, DPR mengusulkan untuk merelokasi pusat pemerintahan ke daerah lain dan tak lagi digabung dengan kawasan industri."DPR minta pusat pemerintahan dipindahkan, maka pemerintah perlu mengkaji hal tersebut," jelasnya..Marzuki bilang Indonesia tak perlu malu belajar dari Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putra Jaya dengan ibukota tetap di Kuala Lumpur.Meski tak menyebut daerah, Marzuki bilang syarat untuk menjadi pusat pemerintahan adalah memiliki luas wilayah 2.000 hektare, akses mudah dijangkau, serta ada fasilitas umum dan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan."Dengan demikian beban DKI yang sudah sangat berat ini bisa dikurangi," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
