JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan harus ada langkah konkret untuk mengatasi kemacetan di Ibukota Jakarta. Lantas, Presiden pun mengungkapkan tiga opsi yang saat ini sedang dikaji.

Pertama, benahi Jakarta dengan membangun segala sarana dan prasarana transportasi yang baru baik itu di bawah permukaan maupun di atas permukaan."Kalau mempertahankan Jakarta baik sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan maka solusinya atasi kemacetan," ujar Presiden saat berbuka puasa bersama pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jumat (3/9).

Kedua, memisahkan antara lokasi ibukota dan lokasi pusat pemerintahan. SBY membandingkan dengan Malaysia yang menetapkan Kuala Lumpur sebagai ibukota dan Putrajaya sebagai lokasi pusat pemerintahan.

Ketiga, membangun sebuah ibukota baru sebagai the real capital dan the real government center. "Seperti Canberra, Brasilia, Ankara, dan tempat-tempat lain," kata SBY.

Tiga opsi ini, menurut SBY ada kekurangan dan kelebihannya. Dia mencontohkan, misalnya memilih opsi kedua dan ketiga maka harus membangun pusat pemerintahan baru. Namun, berdirinya baru bisa 10 tahun dari sekarang dengan desain yang bagus dan memenuhi syarat pemerintahan sebagai pemerintahan yang baik.

Yang jelas, memilih salah satu dari opsi itu butuh kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun elemen masyarakat lainnya. SBY berjanji akan mendengar pandangan dari berbagai pihak untuk menentukan opsi mana yang terbaik. "Sebab sekali kita mengambil keputusan maka semua akan kita lakukan dan menjadi peluang bisnis luar biasa," kata SBY.

Melihat ketiga opsi itu, anggota Komisi II DPR, Ganjar Pranowo merasa lebih baik Jakarta tidak lagi menjadi ibukota dan pusat pemerintahan. “Pemerintah dapat membangun ibukota dan pusat pemerintahan di daerah lain di luar Pulau Jawa,” tutur olitisi asal PDI Perjuangan itu.

Wacana memindahkan ibukota dari Jakarta muncul lantaran banyaknya keluhan masyarakat soal parahnya arus transportasi di Jakarta. Pilihan untuk memindahkan ibukota dan pusat pemerintahan dari Jakarta, menurut Ganjar lebih murah ketimbang membenahi transportasi Jakarta.

“Tidak hanya masalah transportasi, pemerintah juga tidak bisa mengerem arus migrasi penduduk dan mewujudkan pembangunan subway. Belum lagi mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan kriminal,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.