KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), harus menjalani persyaratan tertentu agar bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Salah satu syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS yakni telah menjalani masa percobaan atau prajabatan selama 1 tahun. Adapun masa prajabatan tersebut dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan (diklat). 

Hal itu seperti yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Instagram resminya @bkngoidofficial, Rabu (16/3/2022). 

Bridging Apotek Online, Percepat Layanan Farmasi Peserta JKN

"#SobatBKN, lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) selama satu tahun serta sehat jasmani dan rohani adalah syarat utama CPNS diangkat menjadi PNS," tulis BKN. 

Namun demikian, apabila diklat tak berjalan sesuai rencana, dapat berdampak pada tertundanya pengangkatan CPNS menjadi PNS. 

"Namun ada kalanya diklat dalam massa orientasi CPNS tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang disyaratkan oleh instansi karena satu dan lain hal. Kondisi ini tentunya membawa dampak tertundanya pengangkatan CPNS menjadi PNS hingga lebih dari satu tahun," lanjut penjelasan BKN. 

Baca Juga: Kabar Baik Bagi PNS! Tunjangan untuk 4 Jabatan Fungsional Naik, Ini Rinciannya

Lantas, bagaimana prosedur pengangkatan CPNS yang hingga lebih dari satu tahun belum diangkat menjadi PNS? 

Syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS Lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) Sehat jasmani dan rohani. Sementara itu, diklat CPNS tersebut dilakukan secara terintegrasi dan hanya dapat diikuti sebanyak satu kali. 

Diklat lebih dari 1 tahun 

Dari informasi yang dituliskan BKN, jika diklat CPNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah CPNS mengikuti dan lulus pelatihan prajabatan. 

Sementara itu, terdapat beberapa alasan yang disetujui terkait hal ini. 

Baca Juga: Pindah ke IKN Nusantara, Ini Tambahan Tunjangan yang akan Diterima PNS

"Alasan keterlambatan Diklat yang dibenarkan meliputi ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan atau kebijakan strategis nasional," demikian penjelasan BKN.