CILEGON. Setidaknya ada tiga hal masalah yang mengemuka menyangkut pengembangan industri baja di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) guna menopang industri baja nasional. "Jadi masih ada hal-hal yang perlu kita laksanakan dalam waktu satu dua tahun ke depan termasuk insentif dan macam-macam," kata Wakil Presiden Boediono seusai melakukan kunjungan kerja di kawasan PT KS, Kamis (19/5). Boediono melihat KS merupakan perusahaan baja satu-satunya di Indonesia. Tentunya perlu dukungan dari pemerintah untuk mengatasi masalah guna tercapainya basis industri baja. Ada pun masalah yang dihadapi KS yakni pertama persoalan infrastruktur dalam hal ini transportasi. Perlu perpanjangan jalan tol Jakarta-Merak agar mencapai lokasi pabrik baru PT Krakatau Posco. Juga ada kebutuhan jalan tol lingkar Cilegon untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi jika nanti pabrik baru Krakatau Posco sudah berproduksi mulai 2014. Tambahan produksi itu mencapai 3 juta ton baja slab dan dan pelat. "KS juga mengusulkan pembangunan jalur ganda KA untuk pengangkutan baja hasil produksinya nanti," imbuh juru bicara Wapres, Yopie Hidayat. Pabrik baru juga membutuhkan ekspansi pelabuhan hingga ada tambahan kapasitas bongkar muat sebesar 19 juta juta ton per tahun. Saat ini kapasitas pelabuhan di KS hanya 10 juta ton per tahun. Kedua, persoalan kebutuhan energi gas alam sebagai pendukung pembangkit listrik. Saat ini anak perusahaan KS memiliki pembangkit berkapasitas 400MW dan harus ditambah sedikitnya 120 MW lagi berupa combine cycle power plant. Ini belum termasuk tambahan power plant yang listriknya hanya akan didedikasikan untuk Krakatau Posco saja sebesar 200 MW. Untuk mengatasi kebutuhan gas alam, jalan yang paling cepat adalah dengan membangun Floating Storage Regassification Unit (FSRU) yang bisa mengubah LNG menjadi gas alam yang langsung masuk memenuhi kebutuhan industri. LNG-nya sendiri bisa memakai produksi berbagai sumur dalam negeri maupun impor."Saat ini, sudah ada rencana pembangunan FSRU yang akan memasok kebutuhan gas untuk KS," katanya. Menurut Yopie, beberapa kebijakan yang juga penting untuk pengembangan industri baja di Cilegon adalah kebijakan untuk memastikan pasokan bahan baku bijih besi dan juga pelestarian kawasan penyangga Rawa Danau, yang merupakan pemasok air yang sangat vital bagi industri baja. Nah, nantinya detail penyelesaian berbagai persoalan ini akan dikoordinasikan dengan kementerian teknis dan juga kementerian BUMN. "Pembahasannya jika perlu akan dikoordinasikan langsung oleh Wakil Presiden," tambahnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Inilah tiga masalah pengembangan industri baja nasional
CILEGON. Setidaknya ada tiga hal masalah yang mengemuka menyangkut pengembangan industri baja di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) guna menopang industri baja nasional. "Jadi masih ada hal-hal yang perlu kita laksanakan dalam waktu satu dua tahun ke depan termasuk insentif dan macam-macam," kata Wakil Presiden Boediono seusai melakukan kunjungan kerja di kawasan PT KS, Kamis (19/5). Boediono melihat KS merupakan perusahaan baja satu-satunya di Indonesia. Tentunya perlu dukungan dari pemerintah untuk mengatasi masalah guna tercapainya basis industri baja. Ada pun masalah yang dihadapi KS yakni pertama persoalan infrastruktur dalam hal ini transportasi. Perlu perpanjangan jalan tol Jakarta-Merak agar mencapai lokasi pabrik baru PT Krakatau Posco. Juga ada kebutuhan jalan tol lingkar Cilegon untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi jika nanti pabrik baru Krakatau Posco sudah berproduksi mulai 2014. Tambahan produksi itu mencapai 3 juta ton baja slab dan dan pelat. "KS juga mengusulkan pembangunan jalur ganda KA untuk pengangkutan baja hasil produksinya nanti," imbuh juru bicara Wapres, Yopie Hidayat. Pabrik baru juga membutuhkan ekspansi pelabuhan hingga ada tambahan kapasitas bongkar muat sebesar 19 juta juta ton per tahun. Saat ini kapasitas pelabuhan di KS hanya 10 juta ton per tahun. Kedua, persoalan kebutuhan energi gas alam sebagai pendukung pembangkit listrik. Saat ini anak perusahaan KS memiliki pembangkit berkapasitas 400MW dan harus ditambah sedikitnya 120 MW lagi berupa combine cycle power plant. Ini belum termasuk tambahan power plant yang listriknya hanya akan didedikasikan untuk Krakatau Posco saja sebesar 200 MW. Untuk mengatasi kebutuhan gas alam, jalan yang paling cepat adalah dengan membangun Floating Storage Regassification Unit (FSRU) yang bisa mengubah LNG menjadi gas alam yang langsung masuk memenuhi kebutuhan industri. LNG-nya sendiri bisa memakai produksi berbagai sumur dalam negeri maupun impor."Saat ini, sudah ada rencana pembangunan FSRU yang akan memasok kebutuhan gas untuk KS," katanya. Menurut Yopie, beberapa kebijakan yang juga penting untuk pengembangan industri baja di Cilegon adalah kebijakan untuk memastikan pasokan bahan baku bijih besi dan juga pelestarian kawasan penyangga Rawa Danau, yang merupakan pemasok air yang sangat vital bagi industri baja. Nah, nantinya detail penyelesaian berbagai persoalan ini akan dikoordinasikan dengan kementerian teknis dan juga kementerian BUMN. "Pembahasannya jika perlu akan dikoordinasikan langsung oleh Wakil Presiden," tambahnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
