KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang penanganan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dengan Inpres ini, sejatinya penanganan bencana di Lombok itu sepenuhnya seperti bencana nasional. Meski begitu, pemerintah tidak menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional. Karena kalau bencana nasional, maka orang asing itu bisa masuk seenaknya.

"“Kita masih mampu untuk menangani sendiri. Bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan Gempa Lombok itu sendiri,” kata Pramono seperti dikutip dari situs resmi Seskab, Kamis (23/8).

Menurut Pramono, perhatian pemerintah pusat sangat besar. Belum lama ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Lombok, sebelumnya Presiden Jokowi. Lalu, nanti malam  giliran Panglima TNI dan Kapolri akan berangkat memimpin langsung koordinasi di lapangan. Artinya, pemerintah pusat begitu menaruh perhatian besar.

Adapun mengenai substansi dasar dari Inpres Penanganan Dampak Gempa Lombok, adalah memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai koordinator dibantu oleh TNI-Polri ,dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera merehabilitasi, melakukan normalisasi terhadap fasilitas-fasilitas utama yang mengalami kerusakan.

“Ini upaya yang dilakukan pemerintah ini semata-semata untuk tujuan kebaikan bagi masyarakat yang ada di Lombok, di Sumbawa, di Nusa Tenggara Timur tapi juga di keseluruhan,” terang Pramono.

Ia menambahkan, Indonesia seharusnya belajar dari bangsa-bangsa lain, seperti di Jepang. "Seharusnya kita bersatu untuk menangani itu, bukan malah kemudian menginformasikan hal yang bukan yang sebenarnya,” kata Pramono.

Sekadar informasi, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 4 triliun untuk membangun kembali Nusa Tenggara Barat (NTB) usai diguncang gempa bumi. Pada tahap pertama, pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp 38 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat