JAKARTA. Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning menilai, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum telah melanggar konstitusi. "Harusnya kewenangan penetapan upah minimum ada di dewan pengupahan provinsi, bukan di tangan Presiden," Kata Ribka. Ribka berharap, pemerintah jangan hanya mendengar suara dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tetapi harus mengambil keputusan yang merepresentasikan suara rakyat banyak.
Inpres upah minimum dinilai langgar konstitusi
JAKARTA. Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning menilai, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum telah melanggar konstitusi. "Harusnya kewenangan penetapan upah minimum ada di dewan pengupahan provinsi, bukan di tangan Presiden," Kata Ribka. Ribka berharap, pemerintah jangan hanya mendengar suara dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tetapi harus mengambil keputusan yang merepresentasikan suara rakyat banyak.