JAKARTA. Penurunan kesempatan kerja di industri yang sangat besar membuat angka pengangguran membengkak. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mencatat selama semester I 2013 terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 44.000 orang di industri padat karya.

Industri padat karya yang dominan melakukan PHK adalah di bidang tekstil, sepatu, sandang, dan kulit, yang berorientasi ekspor. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2012 jumlah pekerja di sektor industri mencapai 15,37 juta orang, lalu turun 3,19% menjadi 14,88 juta orang pada Agustus 2013.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menjelaskan penurunan pekerja di sektor industri terjadi karena produksi yang turun akibat kinerja ekspor lesu, plus kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2013 yang tinggi.

Armida berharap tekanan  terhadap industri padat karya ini bisa berkurang pada tahun depan sehingga pemerintah bisa memenuhi target tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,8%-6,1% dari angkatan kerja. Harapan itu didasari oleh mulai terealisasinya insentif pengurangan pajak penghasilan (PPh) 25 dan penundaan pembayaran PPh 29 bagi perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor.

Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas, Rahma Iriyanti bilang, insentif akan membantu industri untuk tidak melakukan PHK. "Kami harapkan PHK tidak bertambah lagi," ujarnya.

Sekadar mengingatkan, hingga kini, Kementerian Perindustrian (Kemperin) telah merekomendasikan 49 perusahaan padat karya untuk bisa menikmati insentif pajak. Mereka terdiri dari 10 perusahaan produsen alas kaki, 16 perusahaan tekstil, dan 23 perusahaan pakaian jadi.

Selain mengerem PHK massal di perusahaan padat karya, pemerintah juga berharap pelbagai program pengentasan kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) serta program pembangunan infrastruktur di perdesaan senilai Rp 30 triliun bisa efektif menciptakan lapangan kerja.

Dalam hitungan Bappenas, berbagai program bagi-bagi duit ini diperkirakan bisa menciptakan 150.000 tambahan kesempatan kerja. "Beberapa program ini baru bisa berjalan sejak September yang lalu," lanjut Armida.

Meski demikian, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai upaya pemerintah untuk mencapai target angka pengangguran 5,8%-6,1% sulit tercapai. Apalagi UMP yang tinggi membuat perusahaan enggan menambah karyawan. "Insentif tidak banyak membantu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan