Insentif Likuiditas BI Capai Rp 466,2 Triliun, Skema Insentif Baru Berlaku 1 Desember



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi penyaluran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada perbankan telah mencapai Rp 466,2 triliun hingga minggu pertama November 2026 guna mendorong intermediasi ke sektor prioritas.

Gubernur BI Destry Damayanti merinci, dari total insentif likuiditas tersebut, porsi alokasi pada KLM financing channel tercatat sebesar Rp 345,2 triliun, sedangkan alokasi pada KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) mencapai Rp 121,0 triliun.

Tak berhenti di situ, bank sentral juga menyiapkan langkah lanjutan dengan memperkuat kebijakan makroprudensial melalui persiapan implementasi KLM financing channel paling tinggi sebesar 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mulai berlaku pada 1 Desember 2026.


Baca Juga: Kredit Perbankan Melaju 13,21% pada Oktober 2026, Lampaui Proyeksi Bank Indonesia

Insentif baru ini diarahkan melalui optimalisasi dukungan terhadap kredit maupun pembiayaan perbankan bagi sektor usaha yang mendorong penciptaan lapangan kerja serta penguatan pembiayaan UMKM.

Dari sisi kondisi likuiditas industri, ruang perbankan untuk menyalurkan pembiayaan pun dinilai tetap terjaga dengan baik.

"Selain itu, Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) memadai sebesar 23,22% pada Oktober 2026," ungkap Destry dalam pemaparan hasil RDG BI, Rabu (18/11/2026).

Bersamaan dengan optimalisasi insentif penyaluran kredit tersebut, BI juga terus memperkuat implementasi KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi sebesar 2% dari DPK guna mendorong redistribusi likuiditas dan memperkuat fungsi intermediasi perbankan ke depan.

Baca Juga: LPS Bakal Kenakan Iuran Penjaminan Polis 0,2% Per Tahun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News