KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, menekankan pentingnya percepatan pemberian insentif untuk mobil hybrid dalam konteks transisi menuju era kendaraan listrik (EV) sepenuhnya. 

Menurut Pasaribu, mobil hybrid memiliki peran strategis sebagai jembatan antara teknologi kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik murni. 

"Mobil hybrid dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teknologi kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik murni," ujar Pasaribu saat dihubungi Kontan, Selasa (30/7).

Mobil Hybrid sebagai Solusi Sementara

Mobil hybrid, yang mengintegrasikan mesin bensin dan motor listrik, terbukti mampu signifikan mengurangi emisi karbon terutama pada fase awal transisi energi. 

Meskipun infrastruktur pengisian listrik untuk EV masih dalam tahap pengembangan, mobil hybrid dapat menjadi solusi sementara yang efektif. 

"Dalam konteks transisi menuju era EV sepenuhnya, mobil hybrid dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teknologi kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik murni," kata Pasaribu.

Baca Juga: Toyota Astra Motor Minta Pemerintah Percepat Insentif Mobil Hybrid

Insentif untuk Mobil Hybrid

Pasaribu menekankan bahwa pemberian insentif untuk mobil hybrid tidak akan menghambat perkembangan mobil listrik (BEV) karena keduanya menargetkan segmen pasar yang berbeda. 

Mobil hybrid menarik bagi konsumen yang ingin mengurangi emisi karbon tanpa harus sepenuhnya beralih ke BEV. 

"Perlu diingat bahwa adanya insentif untuk mobil hybrid tidak secara otomatis menjadi penghambat bagi perkembangan mobil listrik. Karena, perbedaan segmen pasar yang dituju oleh mobil hybrid dan BEV," sambungnya.

Kajian Komprehensif untuk Kebijakan Insentif

Pasaribu menyarankan pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk produsen otomotif, ahli lingkungan, dan konsumen, dalam merumuskan kebijakan insentif yang efektif dan berkelanjutan. 

Selain memberikan insentif, koordinasi lintas kementerian seperti Kemenkeu, KemenLHK, Kemenhub, Kemperin, dan KemenESDM juga penting dalam menyiapkan regulasi pajak emisi yang mencerminkan dampak lingkungan dari berbagai jenis teknologi mesin hybrid. 

"Pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan," imbuhnya.

Baca Juga: Mobil Baru Laris Manis Selama GIIAS

Pajak Emisi Berdasarkan Tingkat Emisi

Pajak emisi harus didasarkan pada tingkat emisi yang dihasilkan oleh berbagai jenis mesin hybrid, termasuk full hybrid, standard hybrid, dan plug-in hybrid, agar dapat mencerminkan dampak lingkungan yang sebenarnya dari setiap jenis teknologi mesin tersebut. 

"Pajak ini harus didasarkan pada tingkat emisi yang dihasilkan oleh berbagai jenis mesin hybrid, termasuk full hybrid, standard hybrid, dan plug-in hybrid, agar dapat mencerminkan dampak lingkungan yang sebenarnya dari setiap jenis teknologi mesin tersebut," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .