KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Memasuki 2026, kepastian kelanjutan insentif mobil listrik dari pemerintah masih belum jelas. Ketidakpastian ini memicu kebingungan di kalangan pelaku industri kendaraan listrik sekaligus menekan penjualan karena konsumen memilih menunda pembelian. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Tenggono Chuandra Phoa menilai, absennya aturan resmi terkait insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kendaraan listrik membuat kondisi industri menjadi tidak sehat.
Baca Juga: Tren Hidup Sehat, Produsen Sepeda Tawarkan Beragam Program ke Konsumen “Ini sudah masuk 2026, tapi aturan PPN mobil listrik belum ada. Acuannya yang mana? 2025 atau 2026? Kita juga bingung. Harusnya ini dijelaskan oleh Kemenperin dan Kemenkeu,” ujar Tenggono kepada Kontan.co.id, Jumat (9/1/2026). Ia menjelaskan, anggaran insentif 2025 telah berakhir sehingga secara regulasi seharusnya insentif tidak lagi berlaku jika tidak ada kebijakan baru. Namun hingga kini pemerintah belum memberikan pernyataan tegas terkait kelanjutan atau penghentian insentif. “Kalau anggarannya sudah selesai, ya mestinya kembali tanpa insentif. Tapi apakah masih ada kelanjutan? Kita tidak tahu. Ini seperti di roda dua, sempat dijanjikan subsidi tapi tidak terealisasi. Kondisi seperti ini tidak sehat,” tegasnya.
Baca Juga: Dongkrak Okupansi, Pengembang Mal Pilih Renovasi dan Rebranding Ketimbang Bangun Baru Ketidakpastian kebijakan tersebut, lanjut Tenggono, menyulitkan produsen dalam menentukan harga jual dan strategi produksi. Periklindo pun meminta pemerintah segera memberikan kepastian. “Kami minta pemerintah secepatnya tegas. Mau ada atau tidak insentif, sampaikan saja. Kalau tidak ada, pengusaha bisa menyesuaikan langkah. Jangan dibiarkan menggantung,” katanya. Ia menambahkan, saat ini mayoritas konsumen bersikap wait and see. Dampaknya, produksi berpotensi tertahan dan stok kendaraan menumpuk di dealer. “Pembeli menunggu semua. Kalau dibiarkan, produsen bisa menahan produksi, stok menumpuk, penjualan turun terus. Ini merugikan industri dan pemerintah karena penerimaan juga ikut turun,” ujarnya.
Baca Juga: Perluas Inklusi Keuangan, BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima Senada, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, pihaknya masih mengacu pada regulasi yang berlaku sambil menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah. “Saat ini Hyundai mengacu pada regulasi yang masih berlaku secara resmi, sembari memantau perkembangan kebijakan pemerintah. Penetapan harga dan strategi penjualan EV mempertimbangkan regulasi, struktur biaya, dan daya beli konsumen agar tetap kompetitif,” ujarnya. Fransiscus mengakui hingga kini belum ada arahan resmi terkait insentif PPN kendaraan listrik 2026. Meski begitu, komunikasi dengan pemerintah tetap dilakukan. “Kami tetap berkomitmen pada pengembangan kendaraan listrik di Indonesia dan siap menyesuaikan strategi seiring kejelasan kebijakan ke depan,” katanya. Sementara itu, hasil pantauan Kontan di salah satu dealer BYD di Jakarta Barat menunjukkan ketidakpastian insentif mulai berdampak pada harga jual. Tenaga penjual menyebutkan varian terlaris BYD Atto 1 telah mengalami kenaikan harga sejak akhir November 2025, dari Rp195 juta menjadi Rp199 juta.
Baca Juga: Insentif Jadi Penentu Laju Penjualan Kendaraan Listrik di Tahun 2026 Ia memperkirakan ke depan masih terbuka peluang kenaikan harga lanjutan, bahkan hingga puluhan juta rupiah, jika kepastian insentif mobil listrik tak kunjung diberikan. “Harga OTR Jakarta di semua dealer sama. Perbedaannya hanya promo seperti DP atau aksesori. Untuk varian lain seperti BYD Sealion, BYD M6, dan Dolphin sejauh ini belum ada kenaikan signifikan, tapi ke depan tetap ada kemungkinan naik,” ujarnya.
Pelaku industri berharap pemerintah segera mengetok palu kebijakan insentif mobil listrik. Tanpa kepastian, pasar dikhawatirkan terus melemah dalam beberapa bulan ke depan dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
