KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta transparan dalam menghitung potensi kehilangan penerimaan negara dari pemberian insentif pajak untuk restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya.
Pasalnya, fasilitas perpajakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara apabila tidak diimbangi dengan manfaat ekonomi yang sepadan. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah perlu membuka estimasi tax expenditure atau belanja perpajakan yang timbul dari kebijakan tersebut.
Menurutnya, belum tersedia data publik yang cukup untuk menghitung secara kredibel besaran potensi penerimaan pajak yang tidak diperoleh negara akibat pemberian fasilitas tersebut. Besaran dampaknya bergantung pada nilai aset yang direstrukturisasi, selisih nilai pasar dan nilai buku, jenis transaksi, potensi keuntungan yang seharusnya dikenai Pajak Penghasilan (PPh), serta nilai penyerahan aset yang memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut.
Baca Juga: Resmi! Restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha dapat Insentif Pajak Hingga 2026 "Tanpa data nilai transaksi dan basis pengenaan pajaknya, menyebut angka potensi kehilangan penerimaan justru berisiko spekulatif," ujar Ronny kepada KONTAN, Rabu (18/11/2026). Ronny menilai pemberian insentif pajak tersebut memang memiliki urgensi untuk mengurangi hambatan fiskal dalam proses restrukturisasi BUMN. Pasalnya, proses penggabungan, peleburan, pemekaran, maupun pengalihan aset perusahaan dapat memunculkan kewajiban pajak akibat perbedaan nilai buku dan nilai pasar. Padahal, restrukturisasi belum tentu menghasilkan arus kas atau keuntungan ekonomi yang benar-benar terealisasi.
Jika pajak transaksi harus dibayar dalam jumlah besar di awal, proses konsolidasi dan penyehatan perusahaan bisa menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, penggunaan nilai buku serta fasilitas PPh final 0% dan PPN tidak dipungut dimaksudkan agar restrukturisasi berjalan lebih efisien, memperbaiki struktur permodalan, mengurangi tumpang tindih usaha, dan meningkatkan daya saing BUMN. Meski demikian, Ronny mengingatkan pemerintah perlu membedakan antara kehilangan penerimaan permanen dan penundaan penerimaan pajak. Menurutnya, penggunaan nilai buku pada dasarnya mempertahankan basis pajak aset yang dialihkan. Dengan demikian, konsekuensi pajak masih dapat muncul ketika aset tersebut kelak dijual atau menghasilkan keuntungan kena pajak. Namun, fasilitas PPh final 0% untuk jenis transaksi tertentu dan PPN tidak dipungut tetap memiliki konsekuensi penerimaan yang harus dihitung secara transparan. Artinya, tidak seluruh fasilitas tersebut dapat dianggap sekadar penundaan pembayaran pajak.
Baca Juga: Dirjen Pajak Sebut Skema Pembebasan Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN Tunggu Aturan Adapun insentif pajak restrukturisasi BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026. Beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 tersebut mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, dan entitas yang dimilikinya. Salah satu fasilitas utamanya adalah penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka restrukturisasi. Selain itu, pemerintah memberikan fasilitas PPh final 0% untuk transaksi tertentu serta PPN tidak dipungut atas pengalihan barang kena pajak sesuai ketentuan. Fasilitas tersebut berlaku hingga 31 Desember 2029. Namun, penggunaannya tidak otomatis karena wajib pajak harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, termasuk menyampaikan pemberitahuan dan dokumen pendukung kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah juga menetapkan evaluasi pemberian fasilitas oleh Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN paling lama dua tahun sejak PP berlaku. Ronny menilai evaluasi tersebut seharusnya tidak hanya mengukur berapa banyak BUMN yang berhasil direstrukturisasi. Pemerintah perlu melihat dampaknya terhadap produktivitas, profitabilitas, efisiensi biaya, investasi, serta kontribusi dividen dan pajak kepada negara.
Menurutnya, pemberian fasilitas pajak harus menghasilkan perbaikan kinerja yang sebanding dengan insentif yang diberikan. Insentif pajak, lanjutnya, semestinya menjadi instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar fasilitas administratif atau privilese fiskal bagi perusahaan milik negara.
Baca Juga: Danantara Mau Tutup 750 BUMN Tahun Ini, Bidik Peningkatan Laba Hingga 360 Triliun Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News