Insentif Pajak Danantara Dinilai Perlu Dievaluasi, Ini Pertimbangannya



KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemberian insentif pajak untuk restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai perlu dievaluasi. 

Pemerintah perlu menghitung manfaat ekonomi yang dihasilkan dibandingkan dengan potensi penerimaan pajak yang dikorbankan.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengatakan pemberian insentif tersebut pada dasarnya bertujuan mempercepat restrukturisasi BUMN di bawah Danantara.


Baca Juga: BI Perbesar Insentif DNDF VASTRA untuk Jaga Rupiah, Premi Naik hingga 50%

Menurutnya, restrukturisasi berupa pengalihan saham, aset, penggabungan usaha, hingga perubahan struktur kepemilikan berpotensi menimbulkan konsekuensi perpajakan. Tanpa fasilitas khusus, transaksi tersebut dapat menambah biaya yang harus ditanggung Danantara.

"Menurut saya, pemerintah memang sengaja memberikan insentif pajak untuk Danantara. Hal ini karena untuk mempercepat restrukturisasi BUMN di bawah Danantara," ujar Raden kepada KONTAN, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas perpajakan, mulai dari penggunaan nilai buku, tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0%, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Disahkan, DPR Siapkan Rapat Paripurna

Dengan fasilitas tersebut, beban pajak yang berpotensi muncul dari transaksi restrukturisasi dapat ditekan sehingga proses penataan perusahaan BUMN bisa berjalan lebih efisien.

Meski demikian, Raden menilai pemberian fasilitas tersebut perlu dievaluasi menggunakan prinsip cost and benefit analysis. 

"Fasilitas ini perlu dievaluasi dengan prinsip cost and benefit analysis," katanya.

Pemerintah tidak cukup hanya menghitung besaran belanja perpajakan (tax expenditure) yang timbul, tetapi juga perlu mengukur manfaat restrukturisasi terhadap perekonomian nasional.

Dia menilai transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kementerian Keuangan perlu membuka besaran belanja perpajakan yang harus dicatatkan akibat pemberian insentif kepada Danantara.

Baca Juga: Aliran Modal Asing Masuk US$ 4,8 Miliar hingga November 2026, Ini Penopangnya

"Masyarakat berhak tahu, dengan memberikan insentif tersebut berapa benefit untuk perekonomian nasional," imbuh Raden.

Sebagai informasi, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan untuk transaksi yang melibatkan Danantara, perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, serta entitas yang dimilikinya melalui PP 41/2026.

Beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 tersebut memberikan fasilitas penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka restrukturisasi berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, maupun pengambilalihan usaha.

Selain itu, terdapat sejumlah transaksi yang memperoleh fasilitas PPh final dengan tarif 0%. Pemerintah juga memberikan fasilitas PPN tidak dipungut atas transaksi tertentu dalam rangka restrukturisasi.

Fasilitas tersebut berlaku hingga 31 Desember 2029. Namun, pemanfaatannya tetap harus memenuhi persyaratan administrasi perpajakan, termasuk penyampaian pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pelunasan utang pajak.

PP 41/2026 juga mengamanatkan Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengaturan BUMN untuk mengevaluasi pemberian fasilitas perpajakan paling lama dua tahun sejak peraturan tersebut berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News