JAKARTA. Kabar baik bagi pengusaha minyak goreng di tanah air. Sebab, pemerintah masih melanjutkan program penggratisan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minyak goreng. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 250 miliar untuk menanggung PPN tersebut.Sejatinya, pemerintah enggan memperpanjang kebijakan tersebut. Kementerian Keuangan ingin mengakhiri program tersebut pada akhir tahun nanti.Cuma, DPR menolak. "PPN minyak goreng harus tetap ditanggung pemerintah karena untuk menstabilkan pangan, terutama minyak goreng," kata Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng, kemarin. Alhasil, pemerintah terpaksa mengikuti kemauan DPR. Bahkan, anggaran PPN DTP minyak goreng tahun depan naik karena kebutuhan meningkat. "Kebutuhan pasti naik, otomatis anggarannya harus ditingkatkan," jelas Melchias. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 240 miliar.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Insentif PPN minyak goreng berlanjut hingga tahun depan
JAKARTA. Kabar baik bagi pengusaha minyak goreng di tanah air. Sebab, pemerintah masih melanjutkan program penggratisan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minyak goreng. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 250 miliar untuk menanggung PPN tersebut.Sejatinya, pemerintah enggan memperpanjang kebijakan tersebut. Kementerian Keuangan ingin mengakhiri program tersebut pada akhir tahun nanti.Cuma, DPR menolak. "PPN minyak goreng harus tetap ditanggung pemerintah karena untuk menstabilkan pangan, terutama minyak goreng," kata Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng, kemarin. Alhasil, pemerintah terpaksa mengikuti kemauan DPR. Bahkan, anggaran PPN DTP minyak goreng tahun depan naik karena kebutuhan meningkat. "Kebutuhan pasti naik, otomatis anggarannya harus ditingkatkan," jelas Melchias. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 240 miliar.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
