JAKARTA. Pemerintah selama ini terkesan boros dalam memberikan insentif kepada pengusaha dan industri, baik berupa pengurangan maupun penghapusan pajak. Tujuannya, untuk mendorong tumbuhnya industri di dalam negeri dan meningkatkan Investasi. Di sisi lain, pemerintah dianggap masih kurang memberikan insentif bagi pengembangan transportasi di dalam negeri. Misalnya saja ketika kemarin Pemerintah DKI mendatangkan puluhan bus TransJakarta baru dari Cina. Menurut gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, untuk mendatangkan kendaraan untuk transportasi umum tersebut, pemerintah pusat tidak memberikan insentif sedikitpun. “Dalam pembelian ini tidak ada pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedikitpun,” ujar Jokowi. Menurut Jokowi, jumlah bus TransJakarta yang dibeli berjumlah 400 unit, namun untuk sementara yang datang baru berjumlah 96 unit. Nantinya, tambahan bus TransJakarta tersebut akan disalurkan untuk jalur-jalur yang padat. Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat memberikan insentif karena ini untuk kepentingan publik. Ia mengaku sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Jokowi sebetulnya meminta PPN atas bus TransJakarta hingga 0%. Ia beralasan, pemerintah pusat sudah memberikan insentif untuk pengembangan mobil murah yang bernama Low Cost Green Car (LCGC) saja sampai 0%. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang mendampingi Jokowi meninjau kedatangan 96 unit bus TransJakarta mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum bisa memutuskan permintaan insentif buat pengadaan angkutan umum. “Belum, nanti akan dibahas,” ujar Hatta singkat. Ekonom Samuel Asset manajemen lana Soelistyaningsih menilai insentif bagi pengadaan transportasi umum memiliki peranan penting. Apalagi jika alat transportasi tersebut digunakan untuk kota besar seperti jakarta, yang telah memberikan sumbangan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Lana, jika masalah transportasi di jakarta bisa diselesaikan akan berkontribusi terhadap nilai tambah perekonomian. Transportasi menurutnya tidak hanya soal masalah sosial, tetapi juga sangat berkaitan dengan masalah ekonomi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Insentif untuk transportasi umum masih kurang
JAKARTA. Pemerintah selama ini terkesan boros dalam memberikan insentif kepada pengusaha dan industri, baik berupa pengurangan maupun penghapusan pajak. Tujuannya, untuk mendorong tumbuhnya industri di dalam negeri dan meningkatkan Investasi. Di sisi lain, pemerintah dianggap masih kurang memberikan insentif bagi pengembangan transportasi di dalam negeri. Misalnya saja ketika kemarin Pemerintah DKI mendatangkan puluhan bus TransJakarta baru dari Cina. Menurut gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, untuk mendatangkan kendaraan untuk transportasi umum tersebut, pemerintah pusat tidak memberikan insentif sedikitpun. “Dalam pembelian ini tidak ada pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedikitpun,” ujar Jokowi. Menurut Jokowi, jumlah bus TransJakarta yang dibeli berjumlah 400 unit, namun untuk sementara yang datang baru berjumlah 96 unit. Nantinya, tambahan bus TransJakarta tersebut akan disalurkan untuk jalur-jalur yang padat. Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat memberikan insentif karena ini untuk kepentingan publik. Ia mengaku sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Jokowi sebetulnya meminta PPN atas bus TransJakarta hingga 0%. Ia beralasan, pemerintah pusat sudah memberikan insentif untuk pengembangan mobil murah yang bernama Low Cost Green Car (LCGC) saja sampai 0%. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang mendampingi Jokowi meninjau kedatangan 96 unit bus TransJakarta mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum bisa memutuskan permintaan insentif buat pengadaan angkutan umum. “Belum, nanti akan dibahas,” ujar Hatta singkat. Ekonom Samuel Asset manajemen lana Soelistyaningsih menilai insentif bagi pengadaan transportasi umum memiliki peranan penting. Apalagi jika alat transportasi tersebut digunakan untuk kota besar seperti jakarta, yang telah memberikan sumbangan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Lana, jika masalah transportasi di jakarta bisa diselesaikan akan berkontribusi terhadap nilai tambah perekonomian. Transportasi menurutnya tidak hanya soal masalah sosial, tetapi juga sangat berkaitan dengan masalah ekonomi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News