SURABAYA. Sebanyak 750.000 pekerja bangunan akan disertifikasi oleh pemerintah hingga 2019 mendatang. Sertifikasi dianggap penting agar tukang bangunan juga bisa bersaing dengan tukang bangunan dari luar negeri di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya, Indro Pantja Pramodo mengatakan, para tukang bangunan itu terdiri dari tenaga ahli dan terampil, operator alat berat, juru ukur, dan juru gambar.

"Dari jumlah itu, targetnya bisa mensertifikasi 50.000 insinyur, 200.000 teknisi, dan 500.000 tenaga terampil," ungkapnya setelah membuka acara sertifikasi tukang bangunan di Surabaya, Kamis (27/10).

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Saat ini, lanjut dia, para tukang bangunan belum memiliki sertifikasi yang jelas. "Saat dibutuhkan tukang batu, mereka mengaku tukang batu, padahal tukang kayu, begitu juga sebaliknya. Mereka bekerja berdasarkan kebutuhan, bukan kualifikasi pekerjaan," papar Indro.

Lanjut Indro, jika para tukang bangunan memiliki sertifikasi, mereka tidak hanya dapat bekerja di Indonesia, melainkan juga bisa bekerja di luar negeri. "Jangan hanya orang luar saja yang masuk ke Indonesia, tukang Indonesia juga bisa masuk ke luar negeri," ucapnya.

Dalam sertifikasi tukang bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak sendirian, melainkan dibantu berbagai lembaga seperti perguruan tinggi, Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) dan berbagai perusahaan produsen bahan bangunan.

Dalam pelatihan dan sertifikasi puluhan tukang bangunan di Surabaya, para peserta dibekali berbagai materi, seperti UU jasa kontruksi, keselamatan kerja, teknik kontruksi batu beton, besi, kayu, personal branding, ilmu komunikasi, dan simulasi tender.

"Mereka tidak hanya dibekali materi, namun juga langsung praktik," kata koordinator pelatihan dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Firmansyah Permadi. (Achmad Faizal)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News