KONTAN.CO.ID - BERLIN. Instalasi panel tenaga surya di Jerman meningkat sebesar 35% secara tahunan dalam empat bulan pertama tahun 2024. Lonjakan ini didorong oleh peningkatan permintaan fotovoltaik industri, komersial, dan panel yang dipasang di darat, kata asosiasi tenaga surya BSW pada Selasa (18/6). Sejak invasi Rusia ke Ukraina dan penurunan tajam ekspor bahan bakar fosil Rusia ke Jerman, pemerintah Jerman telah memperkenalkan beberapa undang-undang untuk mempercepat perluasan penggunaan tenaga surya. Ini adalah bagian dari rencana Jerman untuk memenuhi 80% kebutuhan energinya dari energi terbarukan pada tahun 2030 dan upaya iklim netral pada tahun 2045. Kapasitas pembangkit listrik tenaga surya baru tumbuh lebih dari lima gigawatt (GW) pada sepertiga pertama tahun ini. "Ada 56% pelaku usaha dan lebih dari 60% pemilik real estat di negara dengan ekonomi terbesar di Eropa ini tertarik untuk berinvestasi pada sistem tenaga surya," kata BSW. mengutip survei bulan Mei oleh YouGov.
Instalasi Panel Surya di Jerman Naik 35% di Awal Tahun 2024
KONTAN.CO.ID - BERLIN. Instalasi panel tenaga surya di Jerman meningkat sebesar 35% secara tahunan dalam empat bulan pertama tahun 2024. Lonjakan ini didorong oleh peningkatan permintaan fotovoltaik industri, komersial, dan panel yang dipasang di darat, kata asosiasi tenaga surya BSW pada Selasa (18/6). Sejak invasi Rusia ke Ukraina dan penurunan tajam ekspor bahan bakar fosil Rusia ke Jerman, pemerintah Jerman telah memperkenalkan beberapa undang-undang untuk mempercepat perluasan penggunaan tenaga surya. Ini adalah bagian dari rencana Jerman untuk memenuhi 80% kebutuhan energinya dari energi terbarukan pada tahun 2030 dan upaya iklim netral pada tahun 2045. Kapasitas pembangkit listrik tenaga surya baru tumbuh lebih dari lima gigawatt (GW) pada sepertiga pertama tahun ini. "Ada 56% pelaku usaha dan lebih dari 60% pemilik real estat di negara dengan ekonomi terbesar di Eropa ini tertarik untuk berinvestasi pada sistem tenaga surya," kata BSW. mengutip survei bulan Mei oleh YouGov.