KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog menargetkan produksi 300.000 ton beras komersial atau premium hingga Desember 2026 untuk merespons kenaikan harga beras. Namun, tambahan pasokan tersebut dinilai belum cukup untuk menekan harga beras secara nasional karena volumenya relatif kecil dibandingkan konsumsi bulanan.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai tambahan pasokan tersebut memiliki dampak terbatas karena volumenya kurang dari 5% dari konsumsi beras bulanan. Menurutnya, intervensi itu lebih tepat untuk menstabilkan harga beras premium di kota-kota besar dan jaringan ritel modern.

“Target 300.000 ton beras komersial atau premium Bulog hingga Desember itu hanya langkah tambahan yang tepat untuk segmen premium, terutama di kota,” ujar Eliza kepada Kontan, Senin (12/10/2026). 

Baca Juga: Mendagri Dorong Pemda Gunakan APBD untuk Dukung Swasembada Pangan

Ia menjelaskan, dampak penambahan pasokan terhadap harga eceran bergantung pada kecepatan dan ketepatan distribusi. Jika tambahan stok hanya menumpuk di gudang tanpa segera disalurkan ke pasar yang membutuhkan, dampaknya terhadap harga konsumen akan minim.

Oleh karena itu, Eliza mendorong Bulog memprioritaskan penyaluran beras komersial ke wilayah dengan harga tinggi dan saluran ritel yang kekurangan pasokan.

Pemerintah juga dinilai perlu menggandeng pedagang dan agen serta memantau perubahan harga sebelum dan sesudah intervensi.

Di sisi lain, Eliza menilai tingginya harga gabah di tingkat petani turut meningkatkan biaya pengolahan beras premium. 

Eliza menyebut penambahan pasokan beras saja belum cukup untuk mengatasi persoalan harga dalam jangka menengah

Menurut Eliza untuk menjaga keterjangkauan harga beras tanpa merugikan petani, pemerintah perlu mempercepat distribusi beras komersial Bulog ke ritel, memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium, serta menyalurkan bantuan pangan bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut, pemerintah perlu mempertahankan harga pembelian pemerintah (HPP) dan penyerapan gabah agar petani tetap memperoleh harga yang layak, terutama saat musim paceklik. Menurut Eliza, menekan harga gabah secara paksa justru berisiko melemahkan insentif petani untuk berproduksi pada musim berikutnya.

Eliza menambahkan, keberhasilan intervensi tidak cukup diukur dari volume beras yang diproduksi atau disalurkan. Pemerintah perlu mengevaluasi perubahan harga eceran beras premium, selisih harga antardaerah, ketersediaan beras di pasar, serta keterjangkauan harga bagi rumah tangga.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan Bulog mendapat arahan dari Menteri Pertanian untuk memproduksi 300.000 ton beras komersial atau premium hingga Desember 2026. 

Baca Juga: Konsumsi Kelas Menengah Tertekan, Efektivitas Insentif Pemerintah Jadi Penentu

Hingga 9 Oktober 2026, realisasi produksinya baru mencapai sekitar 71.000 ton hingga 72.000 ton.

Rizal menjelaskan, kenaikan harga beras pada September hingga Oktober dipengaruhi oleh belum masuknya musim panen dan tingginya harga gabah di sejumlah daerah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News