KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeua) berencana menghidupkan kembali skema Bond Stabilization Fund sebagai langkah untuk membantu menjaga stabilitas pasar obligasi utamanya yield Surat Berharga Negara (SBN) sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, instrumen tersebut sejatinya sudah pernah ada di Kemenkeu namun tidak berjalan optimal. Kini, ia berupaya mengaktifkannya kembali di tengah tekanan di pasar keuangan. “Saya punya Bond Stabilization Fund sendiri. Sebenarnya sudah ada, tapi tidak pernah dijalankan. Saya mau hidupkan lagi,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Baca Juga: Kemenkeu Siap Stabilisasi Pasar SBN Jika Volatilitas Meningkat Ia menegaskan, kebijakan ini bukan bagian dari kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), melainkan inisiatif Kementerian Keuangan. Bahkan, Purbaya menyebut implementasinya akan dilakukan dalam waktu dekat. “Besok sudah jalan,” katanya. Langkah ini diambil sebagai respons atas kenaikan imbal hasil (yield) SBN dalam beberapa bulan terakhir. Purbaya mencatat,
yield yang sempat berada di kisaran 5,9% kini telah naik menjadi sekitar 6,7%. Kenaikan yield tersebut berbanding terbalik dengan harga obligasi, sehingga memicu potensi kerugian (capital loss) bagi investor, khususnya investor asing. Kondisi ini berisiko mendorong aksi jual yang dapat menekan pasar keuangan domestik, termasuk nilai tukar rupiah. “Kalau
yield naik, harga bond turun. Investor bisa kena
capital loss, dan itu bisa memicu aksi keluar,” jelasnya. Melalui Bond Stabilization Fund, pemerintah berencana melakukan intervensi terbatas di pasar obligasi, antara lain dengan pembelian kembali (buyback) surat utang untuk menahan gejolak harga.
Baca Juga: Porsi Asing di SBN Turun, Ini Dampak Positif dan Risikonya Menurut Purbaya, langkah ini tidak memerlukan dana besar, namun cukup untuk menjaga stabilitas agar tidak memicu kepanikan pasar. “Kalau kita jaga bond dengan jumlah yang tidak besar, itu bisa menahan supaya tidak terjadi
capital outflow,” ujarnya. Terkait sumber dana, Purbaya menyebutkan bahwa pendanaan berasal dari anggaran pemerintah. Meski demikian, ia belum merinci besaran alokasi maupun nilai pembelian obligasi yang akan dilakukan. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini tetap akan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia (BI) meskipun secara operasional berada di bawah kewenangan Kemenkeu.
“Kita akan koordinasi dengan bank sentral. Tapi ini cara saya untuk bantu jaga rupiah,” katanya.
Baca Juga: Rupiah Makin Lesu, Begini Skenario Pergerakannya Hingga Akhir Tahun 2026 Dengan langkah ini, Purbaya berharap dapat meredam tekanan di pasar obligasi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih bergejolak. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
