JAKARTA. Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan bahwa tujuan utama proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 yang dilakukan pemerintah bukanlah karena masalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tetapi lebih didorong motif menuntaskan persoalan perubahan kebijakan fiskal pemerintah, terkait perubahan alokasi anggaran belanja Kementerian dan lembaga.Dalam rapat kerja dengan Komisi XI di gedung DPR, Senin, (27/5) malam, Chatib membantah sinyalemen sebagian anggota DPR yang menganggap pembahasan RAPBN-P 2013 yang dilakukan DPR disebabkan masalah kenaikan BBM dalam waktu dekat. Menurut Chatib, jika hanya masalah kenaikan BBM, berdasarkan UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, pemerintah punya kewenangan mutlak untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR.Alasan utama pembahasan RAPBN-P 2013 yang dilakukan pemerintah di DPR adalah karena keputusan untuk pengambilan kebijakan fiskal. Terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga. "Kalau menyangkut ini, tentu harus mendapatkan persetujuan DPR," kata Chatib.Namun pendapat Menkeu baru ini disanggah oleh Ecky Awal Mucharam, anggota DPR Komisi XI. Menurutnya, alasan pemerintah yang dikemukakan Menkeu hanya dalih semata. "Tak usah ditutup-tutupi, pembahasan RAPBNP-2013 memang bertujuan terkait kenaikan BBM," kata Ecky dengan keras.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Inti APBNP 2013 soal alokasi anggaran K/L
JAKARTA. Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan bahwa tujuan utama proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 yang dilakukan pemerintah bukanlah karena masalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tetapi lebih didorong motif menuntaskan persoalan perubahan kebijakan fiskal pemerintah, terkait perubahan alokasi anggaran belanja Kementerian dan lembaga.Dalam rapat kerja dengan Komisi XI di gedung DPR, Senin, (27/5) malam, Chatib membantah sinyalemen sebagian anggota DPR yang menganggap pembahasan RAPBN-P 2013 yang dilakukan DPR disebabkan masalah kenaikan BBM dalam waktu dekat. Menurut Chatib, jika hanya masalah kenaikan BBM, berdasarkan UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, pemerintah punya kewenangan mutlak untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR.Alasan utama pembahasan RAPBN-P 2013 yang dilakukan pemerintah di DPR adalah karena keputusan untuk pengambilan kebijakan fiskal. Terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga. "Kalau menyangkut ini, tentu harus mendapatkan persetujuan DPR," kata Chatib.Namun pendapat Menkeu baru ini disanggah oleh Ecky Awal Mucharam, anggota DPR Komisi XI. Menurutnya, alasan pemerintah yang dikemukakan Menkeu hanya dalih semata. "Tak usah ditutup-tutupi, pembahasan RAPBNP-2013 memang bertujuan terkait kenaikan BBM," kata Ecky dengan keras.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
