JAKARTA. PT Pertamina menetapkan PT INTI sebagai pemenang tender sistem monitoring dan pengendalian BBM subsidi dengan harga penawaran terendah Rp 18 per liter.

"Tender telah dilakukan secara transparan dengan INTI menjadi penawar terbaik," kata Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko dalam rilis yang diterima KONTAN, Rabu (3/4).

Menurut dia, berdasarkan evaluasi teknis, INTI menjadi yang terbaik, sementara dari sisi harga, BUMN itu menawarkan harga terendah. Harga penawaran INTI adalah Rp 18 per liter sampai monitoring dan Rp 20,74 per liter sampai pengendalian BBM subsidi.

Sedangkan peserta lainnya, PT Telkom Tbk, menawarkan harga lebih tinggi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Telkom menawarkan harga Rp 72,5 per liter. Dengan kuota BBM subsidi APBN 2013 ditetapkan 46 juta kiloliter, maka biaya sistem monitoring dan pengendalian (SMP) BBM dengan harga penawaran INTI menjadi Rp 828 miliar atau Rp 4,14 triliun dalam lima tahun. Adapun harga penawaran Telkom menjadi Rp 3,34 triliun per tahun atau Rp 16,675 triliun dalam lima tahun.

PT Telkom Tbk dan INTI saling bersaing dalam tender Pertamina ini, setelah sebelumnya diundang 16 perusahaan. Pertamina mengumumkan pengadaan sistem TI secara terbuka pada 17 Desember 2012.

Saat technical meeting 20 Desember 2012 tercatat empat perusahaan yang seluruhnya BUMN berminat yaitu PT Sucofindo, PT LEN, INTI dan Telkom. Pada 9 Januari 2013, LEN, INTI dan Telkom memasukkan dokumen teknis dan yang lolos INTI dan Telkom.

Tahap selanjutnya adalah uji kemampuan peralatan oleh Telkom dan INTI pada periode 20 Februari hingga 1 Maret 2013. Serta, proses pemasukan penawaran harga pada 1 Maret 2013 dan negosiasi hingga 19 Maret 2013. Berdasarkan evaluasi teknis dan harga, Pertamina menetapkan INTI sebagai pemenang tender.

SMP akan memantau secara online penyaluran BBM jenis premium dan solar bersubsidi yang keluar dari 91.311 nozzle di 5.027 SPBU seluruh Indonesia. Alat tersebut akan dipasang di seluruh nozzle SPBU dan kendaraan.

Dengan peralatan itu, maka penggunaan BBM di masing-masing kendaraan akan terpantau secara online. Jika kendaraan telah ditetapkan tidak berhak menerima subsidi atau sudah melampaui kuotanya, maka secara otomatis BBM tidak dapat mengalir ke dalam tangki kendaraan tersebut.

Melalui sistem tersebut, Pertamina memperkirakan dapat menekan kebocoran BBM subsidi hingga 1,5 juta kiloliter atau berhemat senilai Rp7,5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sandy Baskoro