Intip Upaya Adhi Commuter (ADCP) Siapkan Dana untuk Lunasi Pokok Obligasi Jatuh Tempo



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) melaporkan perihal kesiapan dana untuk melunasi pokok obligasi jatuh tempo perusahaan.

Melansir keterbukaan informasi tanggal 17 November 2026, ADCP memiliki Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2026.

Direktur Keuangan ADCP, Aji Bramantyojati mengatakan, kewajiban pelunasan pokok obligasi tersebut sebesar Rp 15.700.000.000 alias Rp 15,7 miliar.


Baca Juga: WIKA Gedung (WEGE) Laporkan Fakta Terkait 2 Perkara PKPU, Ini Detailnya

Terkait dengan pemenuhan kewajiban pelunasan pokok obligasi dimaksud, saat ini ADCP tengah melakukan berbagai upaya serta berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait, termasuk Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) selaku Penjamin Obligasi III ADCP. 

“ADCP juga terus mengupayakan langkah-langkah strategis guna memastikan pemenuhan kewajiban kepada para pemegang obligasi, dengan menempatkan pembayaran kewajiban tersebut sebagai salah satu prioritas perseroan,” ujarnya dalam dokumen tersebut.

Dalam perkembangan sebelumnya, ADCP mendapatkan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelanggaran ketentuan di pasar modal.

Bersama dengan sang induk usaha, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), ADCP dijatuhi denda administratif oleh OJK. Besaran denda masing-masing Rp 450 juta kepada ADHI dan ADCP. 

Kedu emiten tersebut dianggap melanggar ketentuan transaksi afiliasi terkait perjanjian shareholder loan atau pinjaman pemegang saham antara ADHI dan ADCP. 

Dalam pengumuman tanggal 6 November 2026, OJK menilai kedua perusahaan tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi sesuai ketentuan pasar modal.

Baca Juga: IHSG Melesat 0,8% ke 5.349,8 Pagi Ini (18/11), Top Gainers LQ45: BBCA, MBMA, TLKM

Selain perseroan, OJK menjatuhkan denda masing-masing Rp 65 juta kepada dua penilai, yakni Toto Suharto dan Syaiful Hasan. 

Keduanya dinilai melanggar ketentuan, karena memberikan pendapat kewajaran setelah transaksi afiliasi berupa perjanjian shareholder loan tersebut berlangsung pada 31 Januari 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News