KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja industri alas kaki nasional masih dibayangi sejumlah tantangan struktural yang berpotensi berpotensi menahan laju pertumbuhan pada 2026. Dua di antaranya terkait isu ketenagakerjaan (labor issue) dan efisiensi logistik.
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Anton J. Supit, mengungkapkan bahwa persoalan tenaga kerja menjadi faktor paling krusial bagi keberlanjutan industri padat karya seperti alas kaki.
Hal ini mengingat karakteristik struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi pekerja berpendidikan menengah ke bawah dan sektor informal. Di mana,
60% dari total tenaga kerja di sektor ini merupakan pekerja informal.
“Jadi memang industri padat karya ini masih dibutuhkan. Artinya, apalagi komoditi seperti sepatu itu sepanjang dunia ini. Masih berputar, orang masih hidup, dia tidak akan terlanjang kaki, dia butuh sepatu ya,” ungkap Anton, dalam Konferensi Pers Munas XI Aprisindo, pada Rabu (21/1/2026).
Dia melanjutkan, dari sisi kontribusi ekonomi, industri alas kaki juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat.
Dengan nilai ekspor yang telah menembus lebih dari US$7 miliar tercatat per November 2025, kontribusi biaya tenaga kerja diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.
Baca Juga: Tarif AS Ancam Industri Alas Kaki, APRISINDO Minta Kelonggaran 0% Namun demikian, Aprisindo menilai perlu adanya penyamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku industri terkait kebijakan ketenagakerjaan, khususnya soal upah minimum. Menurutnya, kebijakan upah perlu dijalankan secara seimbang agar tetap melindungi pekerja tanpa mengorbankan keberlangsungan industri. “Masalah utama saya kira begini, kita perlu samakan persepsi dulu dengan pemerinta. Pemerintah mestinya menyadari bahwa kalau kita bicara upah minimum yang tinggi ini berbicara upah minimum buat yang bekerja. Yang tidak bekerja, nah ini kan yang jadi pertanyaan,” jelasnya.. Ia menekankan bahwa upah minimum seharusnya menjadi standar bagi pekerja pemula, sementara kenaikan upah selanjutnya dapat dilakukan melalui mekanisme negosiasi berbasis produktivitas. Selain isu tenaga kerja, tantangan besar lain datang dari sisi logistik. Industri ini sangat bergantung pada ketepatan waktu produksi dan pengiriman (just in time), sehingga keterlambatan pasokan bahan baku maupun distribusi barang jadi dapat menimbulkan biaya tambahan yang signifikan.
Baca Juga: Aprisindo dan Hipan Ungkap Tantangan & Peluang Industri Alas Kaki pada 2025-2026 Keterlambatan produksi kerap memaksa perusahaan melakukan lembur atau bahkan pengiriman udara (air freight) yang biayanya jauh lebih mahal. Dia membandingkan kondisi logistik Indonesia
dengan negara pesaing seperti Vietnam dan China, yang dinilai lebih siap dari sisi infrastruktur dan kelancaran distribusi. Maka dari itu, Aprisindo mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan regulasi dan tata kelola, termasuk penyederhanaan proses perizinan seperti amdal, guna mengurangi hambatan operasional di lapangan. “Kalau seperti di Vietnam, China betul-betul just in time. Logistik mereka itu lancar. Di Vietnam dua kali efisien. Otomatis logistik ini kan kita bayar lebih mahal,” ujarnya. Di tengah berbagai tantangan tersebut, kinerja ekspor industri alas kaki nasional sepanjang 2025 tetap menunjukkan tren positif. Hingga November 2025, nilai ekspor tercatat mencapai US$7,2 miliar, tumbuh sekitar 13,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan tambahan ekspor pada Desember, total nilai ekspor 2025 diperkirakan menutup di kisaran US$7,8 miliar hingga US$7,9 miliar.
Baca Juga: Aprisindo Optimistis Ekspor Alas Kaki Tahun Depan Tumbuh 10% Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
