KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pemerintah menjaring investasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR) di Beijing China beberapa waktu lalu membuahkan hasil. Pemerintah Indonesia mengklaim ada dana investasi sebesar US$ 20 miliar dari China yang siap masuk ke dalam negeri.

Investor China tersebut akan menanamkan investasi US$ 20 miliar dalam proyek pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara. Seperti diketahui pada KTT Obor yang berlangsung pada Mei 2017, Pemerintah Indonesia menawarkan beberapa proyek, salah satunya pembangunan pabrik pemurnian logam (smelter) dan pembangkit listrik kapasitas 7.200 MW di Kalimantan Utara.

Salah satu investor China yaitu CITIC dikabarkan sudah setuju berinvestasi pada pembangunan pembangkit listrik berbasis hidropower di lokasi tersebut.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya berangkat ke China pada Rabu (11/4) untuk menandatangani kesepakatan investasi tersebut.  "Tapi sebelum meneken itu, saya akan cek dulu, betul tidak US$ 20 miliar, saya tidak mau meneken yang tidak jelas," katanya, Rabu (11/4).

Selain menandatangani kesepakatan investasi, Luhut menyatakan, dalam lawatannya ke China, Pemerintah Indonesia kembali menawarkan proyek ke investor Negeri Tirai Bambu. Setidaknya ada 15 proyek yang akan ditawarkan. Proyek tersebut  antara lain proyek pembangunan Kuala Tanjung International Hub Port and Industrial Estate, jalan tol, dan kereta api di Sumatera Utara.

Luhut menyatakan, proyek itu sama dengan yang akan ditawarkan pemerintah dalam Spring Meeting IMF-World Bank yang akan dilaksanakan di Washington, Amerika Serikat, 18 April 2018. "Jadi yang mana cepat dan harga yang cocok saja," katanya.

Empat syarat

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo pernah mengungkapkan, Kementerian Perhubungan ingin pembangunan Bandara Internasional Manado bisa ditawarkan ke investor China. "Yang lainnya, pelabuhan seperti Bitung yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus," katanya.

Luhut mengatakan, proyek itu ditawarkan ke investor China dengan empat syarat. Pertama, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kedua, menggunakan tenaga kerja lokal. Dalam empat tahun pelaksanaan proyek pemerintah menetapkan penggunaan tenaga lokal sebagai prioritas.

Ketiga, tidak ada ekspor bahan mentah. Pemerintah ingin agar semua investasi dilakukan memberikan nilai tambah. Sedangkan syarat keempat, ada transfer teknologi. Empat syarat itu diberikan agar nantinya investasi yang dilakukan bisa memberikan manfaat besar ke tidak hanya ekonomi tapi juga masyarakat.  "Syarat sesuai arahan Presiden Jokowi, jadi dalam 3-4 tahun pelaksanaan proyek harus mulai bergeser dari tenaga kerja asing ke lokal," kata Luhut. 

Sementara itu Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas berharap investor China bisa masuk ke proyek yang ditawarkan Indonesia. Skema yang diajukan adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati