KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek hilirisasi batubara masih berhadapan dengan sederet ganjalan. Perusahaan tambang masih sulit mencari mitra investasi, sumber pembiayaan hingga nilai keekonomian untuk produk yang dihasilkan dari proyek hilirisasi batubara. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa mengatakan bahwa pengembangan proyek hilirisasi batubara harus berbasis pada kelayakan bisnis, bukan semata-mata target pembangunan proyek. Setiap investasi harus didukung teknologi yang telah terbukti, memiliki kepastian pasar (offtaker), serta mampu bersaing secara ekonomi.
Baca Juga: Harga Batubara Acuan Kalori Tinggi Turun, Ini Daftar HBA Terbaru Agustus 2026 Menurut Erwin, tantangan terbesar saat ini adalah tingginya kebutuhan investasi, kepastian
offtaker, akses terhadap teknologi, serta perubahan lanskap pembiayaan global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian regulasi jangka panjang, kemudahan perizinan, insentif fiskal yang tepat sasaran, dukungan infrastruktur, serta skema yang mampu memberikan kepastian pasar bagi produk hilirisasi. "Banyak proyek masih berhitung dari sisi keekonomiannya. Yang dibutuhkan investor bukan hanya insentif, tetapi kepastian bahwa proyek tersebut layak secara komersial ,” kata Erwin kepada Kontan.co.id, Kamis (6/8/2026). Ketua Komite Pertambangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia mengamini bahwa pengembangan hilirisasi batubara masih terkendala dengan aspek keekonomian (economic feasibility). Pemerintah sudah memberikan sejumlah insentif seperti tarif royalti 0% bagi batubara yang digunakan untuk hilirisasi. Hanya saja, masih ada sederet faktor lain yang mengganjal dari sisi
economic feasibility.
Baca Juga: Batubara Indonesia Dijual di Bawah Harga Wajar, Danantara Didorong Verifikasi Harga "Banyak faktor yang terkait dengan aspek keekonomian. Teknologi mahal, pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batubara semakin sulit dari perbankan sehingga
cost of fund makin mahal, faktor harga jual produk hilirisasi batubara hingga
demand domestik," kata Hendra. Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo punya catatan serupa. Dia mencontohkan proyek hilirisasi batubara dalam bentuk
coal to dimethyl ether (DME), yang digadang-gadang sebagai alternatif pengganti
Liquefied Petroleum Gas (LPG). Menurut Singgih, sebatas memberi royalti 0% untuk batubara tidak akan signifikan menolong keekonomian proyek DME. Hitungan Singgih, proyek DME akan lebih ekonomis jika harga batubara di bawah US$ 20 per ton. Namun, harga tersebut berada di bawah biaya produksi batubara, sehingga akan berat bagi korporasi untuk merealisasikan proyek DME. Dus, Singgih menyarankan agar dukungan kebijakan seperti insentif fiskal dan non fiskal diterapkan di wilayah hulu tambang, yang terintegrasi hingga pengolahan dan penjualan. "Yang menjadi masalah akhirnya adalah besarnya investasi dan nilai keekonomian. Jangan sampai satu titik justru LPG impor lebih murah dari DME cost," ungkap Singgih. Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menyoroti bahwa proyek hilirisasi batubara harus memenuhi aspek teknis, komersial dan fiskal.
Baca Juga: Bukit Asam (PTBA) Siap Penuhi DMO Batubara PLN, Prioritaskan Pasokan Domestik Zuhdi mengingatkan pada aspek fiskal, harus ada kejelasan bagaimana skema insentif, kompensasi maupun subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Mekanisme, formula dan tenor mengenai insentif tersebut mesti tertuang secara transparan sebelum keputusan investasi Final Investment Decision (FID). "Siapa yang akan menanggung gap fiskal-nya? Jika skema subsidi lagi, sektor batubara akan menerima multi subsidi yang membuat susah untuk bergeser ke energi yang lebih bersih," ujar Zuhdi.