JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memproyeksikan kebutuhan dana untuk berbagai proyek infrastruktur hingga 2014 mencapai Rp 689 triliun. Hanya saja, dari jumlah itu, Kementerian PU hanya bisa menyediakan anggaran infrastruktur sebesar Rp 271,4 triliun saja. Jumlah itu setara 39% dari total investasi yang dibutuhkan.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU, Waskito Pandu menjelaskan kekurangan investasi tersebut sebesar 61% atau Rp 417 triliun akan dipenuhi melalui skema kerjasama pemerintah swasta (KPS). "Pola kerjasama ini tentu saja dengan investor swasta," katanya, Kamis (8/12).

Di Kementerian PU, proyek infrastruktur yang menggunakan pola KPS diterapkan pada proyek-proyek jalan tol, prpyek air minum dan sanitasi. Pandu mencontohkan, pada proyek jalan tol, ada sekitar 30 proyek yang berpotensi dikembangkan dengan skema KPS. Proyek-proyek jalan tol tersebut total investasinya sekitar Rp 143 triliun.

Strategi Belanja Cerdas Tanggal Kembar 9.9 Agar Finansial Tetap Sehat

Namun, dari 30 proyek tersebut, baru lima proyek jalan tol yang sudah siap ditawarkan kepada swasta. Lima ruas ini nilai investasinya Rp 19,1 triliun.

Kelima proyek jalan tol yang sudah siap ditawarkan tersebut adalah proyek jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Lalu proyek jalan tol Manado-Bitung, proyek jalan tol Pandaan-Malang, proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan serta proyek jalan tol Pasirkoja-Soreang.

Sedangkan pada proyek air minum, Pandu mengatakan ada sekitar 13 proyek yang berpotensi dikerjakan dengan pola KPS. Total nilai ke-13 proyek air minum tersebut sekitar Rp 17,1 triliun.

Nah, dari 13 proyek tersebut, sejauh ini baru dua proyek saja saja yang berjalan tahun ini yakni proyek air minum di Jambi dengan nilai investasi sebesar Rp 36,7 miliar serta prpyek air minum di Tanggerang senilai Rp 503 miliar.

Pandu mengatakan 11 proyek air minum lain yang nanti akan ditawarkan ke investor swasta antara lain proyek air minum di Jakarta, Bekasi, Karawang. Lalu proyek air minum Umbulan di Pasurun, proyek air minum di Bandung, kemudian di Bandar Lampung, Solo serta Semarang.

Sedangkan untuk proyek sanitasi setidaknya ada delapan proyek yang disiapkan Kementerian PU. Antara lain tersebar di Kota Depok, Semarang, Malang, Balikpapan, Banjarmasin, Bandar Lampung, Medan dan Samarinda. "Total nilai proyek sanitasi ini seluruhnya Rp 285 miliar. “ kata Pandu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News