KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memastikan pasar (demand) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab hal ini yang bakal mendorong keinginan pelaku usaha dalam menanamkan modal alias investasinya.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan bahwa masalah demand di IKN perlu adanya kejelasan dari pemerintah. Tujuannya agar investasi yang akan dilakukan pelaku usaha pada proyek senilai Rp 466 triliun itu terjamin.

Baca Juga: Belum Dilibatkan dalam Pengelolaan Air Minum di IKN, Begini Tanggapan Perpamsi

“Kami sudah komit untuk bantu pelaku usaha lokal mulai investasi di IKN, tapi demandnya juga kami harapkan. Demand dari mana? Ngga bisa dari Aparatur Sipil Negara (ASN), itu yang harus dipikirkan,” ujarnya, Selasa (25/6).

Shinta mengungkapkan, persoalan populasi di IKN ini yang membuat para pelaku usaha menahan rencana investasi di IKN. Sebab, kata dia, tanpa demand produk yang akan dijual investor tidak akan terserap maksimal.

Di sisi lain, Shinta menuturkan, ketersediaan lahan bukan menjadi permasalahan utama yang membuat proses investasi di IKN tersendat. Namun, ketersediaan pasar saja yang belum mendapat kepastian dari pemerintah.

“Kalau ngga ada yang tinggal di sana kan nggak mungkin. Tidak mungkin cuma ngandalin ASN 6.000 orang – 10.000 orang, nah itu harus ada jalan keluarnya,” tutur dia.

Baca Juga: Keberlanjutan Proyek IKN Masuk dalam APBN Prabowo-Gibran

Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking tahap VI di IKN yang meliputi lima sektor usaha di antaranya pendidikan dan riset serta tiga sektor usaha lainnya. Adapun total investasi yang ditanamkan mencapai Rp 1,75 triliun.

Dengan demikian total investasi yang terparkir di IKN hingga saat ini mencapai Rp 51,35 triliun. Angka tersebut masih jauh bila dibandingkan dengan target investasi IKN hingga akhir tahun 2024 yang mencapai Rp 100 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto