KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat realisasi investasi pembangunan fasilitas produksi manufaktur pada kuartal I-2026 mencapai Rp 418,62 triliun dengan rencana penyerapan tenaga kerja sebanyak 219.684 orang.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan nyata di sektor manufaktur. Menurutnya, jika dilihat dari indikator lain, semisal PMI, justru nilainya merosot.  

“Saya belum melihat ada indikasi perbaikan dari industri manufaktur sebenarnya, karena hanya klaim dari pihak pemerintah. Tapi jika kita lihat indikator lainnya, semisal PMI Manufaktur kita yang merosot jadi pertanyaan, di saat menyatakan ekspansi rendah, tapi buka pusat produksi baru?,” ujar Nailul kepada Kontan, Senin (27/4/2026).

Baca Juga: MPMX Perluas Bisnis Sewa Kendaraan, Sediakan Lebih Banyak Mobil Listrik

Lebih lanjut data Kemenperin menunjukkan sebanyak 633 perusahaan industri melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru pada periode tersebut. 

Dari sisi jumlah perusahaan, subsektor industri pengolahan tembakau menjadi yang terbanyak dengan 72 perusahaan, disusul industri minuman sebanyak 67 perusahaan, industri makanan 60 perusahaan, serta industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebanyak 49 perusahaan.

Ia menyoroti data pada subsektor industri, di mana pengolahan tembakau yang justru menjadi penyumbang terbesar jumlah pembangunan fasilitas produksi baru. 

Menurutnya, bila mengacu pada produksi barang dari tembakau, capaian produksi dalam tiga bulan terakhir justru menjadi yang terendah dalam sembilan tahun terakhir untuk periode yang sama. 

“Padahal dalam laporan Kemenperin, industri pengolahan tembakau mempunyai andil besar pembukaan pabrik. Apakah hanya ‘melegalkan’ saja yang ilegal? Jadi kita dihadapkan pada data yang jauh dari kenyataan,” katanya.

Nailul memperkirakan tekanan terhadap sektor manufaktur masih berlanjut pada kuartal II-2026. Hal ini seiring posisi PMI manufaktur yang sudah mendekati level 50 basis poin dan berpotensi kembali turun pada April akibat gejolak harga domestik maupun global.

Baca Juga: Krakatau Steel Siapkan Proyek Baja Rp 30 Triliun, Groundbreaking 29 April 2026

Ia menambahkan, pemerintah perlu bersiap menghadapi tekanan lanjutan, terutama dari kenaikan harga bahan baku seperti plastik yang dapat memicu inflasi dan membuat produsen menahan ekspansi.

Menurut Nailul, pemerintah harus memperkuat dukungan terhadap industri manufaktur melalui perbaikan regulasi dan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), termasuk pembenahan biaya logistik yang masih tinggi.

“Salah satunya perbaikan dalam regulasi, hingga perbaikan biaya angkutan yang mahal. Saat ini, logistic cost jadi salah satu yang tertinggi. Pungutan sana sini membuat harga logistik melambung. Ini harus dibenahi,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News