KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Iklim investasi minyak dan gas bumi (migas) Indonesia dinilai kian menantang. Pemerintah diminta memperbaiki sejumlah ketentuan dalam proses lelang wilayah kerja migas ke depannya. 

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, industri hulu migas Indonesia kini dalam tantangan persaingan investasi migas regional Asia Tenggara. 

"Ketika kita melakukan lelang, Malaysia, Vietnam dan negara lain juga tentu melakukan lelang. Kita perlu melakukan benchmarking, apa yang bisa kita tawarkan lebih dari negara lain," ungkap Moshe kepada Kontan, Senin (25/3). 

Moshe menjelaskan, perusahaan-perusahaan migas kini lebih ketat dalam berinvestasi, selain mengincar bisnis energi yang lebih bersih, pelaku usaha juga memilih investasi migas yang terbaik. Kondisi ini membuat investasi sektor hulu migas semakin ketat. 

Baca Juga: Kemenkeu Evaluasi Program HGBT, Ini Alasannya

Ia mencontohkan, salah satu perbaikan yang perlu dilakukan yakni dalam ketersediaan data dalam blok migas yang hendak ditawarkan. Dengan ketersediaan data yang lebih memadai, maka risiko investasi bagi pelaku usaha dapat lebih diminimalisir. 

Moshe pun mendorong agar pemerintah berani dalam mengeluarkan investasi dalam melakukan eksplorasi awal. 

"Mereka akan memilih mana yang lebih menarik baik dari sisi kestabilan politik, sisi ketentuan kontraknya, regulasi dan satu lagi yang penting ketersediaan data, itu sudah cukup belum untuk mereka bisa mengestimasi potensinya seberapa besar," terang Moshe. 

Moshe menambahkan, salah satu pertimbangan lain yakni kepastian investasi jangka panjang. Perusahaan-perusahaan migas akan menimbang soal kelanjutan investasinya di Indonesia dengan melihat kondisi investasi terdahulu, saat ini dan di masa mendatang. 

Belakangan, pemerintah mendorong pengambilalihan blok migas dari sejumlah kontraktor migas internasional ke Pertamina seperti yang terjadi di Blok Mahakam dan Blok Rokan. 

Kondisi ini dinilai bakal turut mempengaruhi pertimbangan investasi bagi pelaku usaha. Dengan tidak adanya kepastian investasi jangka panjang, bukan tidak mungkin para investor akan memilih negara lain untuk menanamkan investasinya. 

Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk WK Migas yang belum memiliki pemenang pada Penawaran WK Migas Tahun 2023, yaitu WK Natuna D-Alpha, Panai, Patin, Akimeugah I, dan Akimeugah II ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Available atau terbuka. 

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan, ini menjadi kesempatan emas bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat untuk mengusulkan pengelolaan WK Available ini sesuai dengan terms and conditions yang diharapkan untuk batas waktu 6 bulan ke depan.

Baca Juga: Datangkan Banyak Manfaat, Kemenperin Minta HGBT Tetap Dilanjutkan

Untuk mengoptimalkan potensi minyak dan gas bumi di Indonesia, jelas Tutuka, pada Tahun 2024 ini pemerintah juga menyampaikan kandidat WK yang sedang dievaluasi untuk ditawarkan.

Tutuka menegaskan, pemerintah akan terus berupaya mengundang investor untuk melakukan kegiatan eksplorasi migas dalam upaya ikut menjaga ketahanan energi nasional. 

"Saya ingin menekankan bahwa Indonesia masih memiliki potensi minyak dan gas bumi yang melimpah untuk mendukung kebutuhan energi. Kami mengundang calon investor dan perusahaan minyak dan gas bumi yang memiliki kapabilitas serta memenuhi syarat dapat bekerja sama dengan kami untuk mengembangkannya. Kami juga mengundang para penyedia teknologi untuk mendukung pengembangan sektor hulu migas," kata Tutuka, Februari lalu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi