JAKARTA. Kebutuhan investasi di sektor Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) mencapai Rp 1.480 triliun. Sementara, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya bisa menyumbang 5,45% dari angka tersebut. "Kementerian hanya bisa berkontribusi Rp 80,7 triliun,'' tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh dalam rapat kerja dengan Komisi Energi, Kamis (26/5).Menurut Darwin, badan usaha negara hanya bisa menyumbang Rp 383 triliun atau 25,9% dari kebutuhan tersebut. Namun, porsi terbesar sumbangan investasi berasal dari swasta, yakni 68,6% atau sebesar Rp 1. 015 triliun. Maka dari itu, Kementerian ESDM membutuhkan iklim investasi yang baik dan kepastian hukum dalam investasi, serta dukungan dari DPR dan lembaga lain.Darwin berharap, jika investasi berjalan lancar, maka hal itu bisa menjamin pasokan energi, penerimaan negara naik, dan neraca perdagangan bisa surplus. ''Impor juga berkurang dan subsidi BBM dan listrik bisa berkurang,'' ujarnya.Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ron Aston menambahkan, perlu peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak seiring dengan naiknya konsumsi, hingga dibutuhkan investasi sebesar US$ 23 miliar per tahun. Menurut Ron, untuk mendorong para investor agar menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah perlu membenahi sejumlah infrastruktur di Indonesia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Investasi pemerintah di sektor energi masih rendah
JAKARTA. Kebutuhan investasi di sektor Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) mencapai Rp 1.480 triliun. Sementara, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya bisa menyumbang 5,45% dari angka tersebut. "Kementerian hanya bisa berkontribusi Rp 80,7 triliun,'' tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh dalam rapat kerja dengan Komisi Energi, Kamis (26/5).Menurut Darwin, badan usaha negara hanya bisa menyumbang Rp 383 triliun atau 25,9% dari kebutuhan tersebut. Namun, porsi terbesar sumbangan investasi berasal dari swasta, yakni 68,6% atau sebesar Rp 1. 015 triliun. Maka dari itu, Kementerian ESDM membutuhkan iklim investasi yang baik dan kepastian hukum dalam investasi, serta dukungan dari DPR dan lembaga lain.Darwin berharap, jika investasi berjalan lancar, maka hal itu bisa menjamin pasokan energi, penerimaan negara naik, dan neraca perdagangan bisa surplus. ''Impor juga berkurang dan subsidi BBM dan listrik bisa berkurang,'' ujarnya.Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ron Aston menambahkan, perlu peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak seiring dengan naiknya konsumsi, hingga dibutuhkan investasi sebesar US$ 23 miliar per tahun. Menurut Ron, untuk mendorong para investor agar menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah perlu membenahi sejumlah infrastruktur di Indonesia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News