KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus menggenjot investasi swasta dalam sektor infrastruktur melalui beragam upaya, setelah skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) mulai berjalan, beberapa skema mulai direncanakan.

Pemerintah Melalui Bappenas kini menyusun skema pembiayaan campuran (blended finance) antar investasi swasta dan dana filantropi. Selain itu ada pula skema perpetuity notes (perpetual bond) melalui penerbitan obligasi tanpa masa pelunasan dan pembayaran kupon dilaksanakan selamanya.

Kepala Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional Ruslan Rivai menyebut masih minimnya investasi swasta di bidang infrastruktur lantaran pengusaha masih wait and see, terlebih menjelang tahun politik.

"Seperti kita tahu sekarang mau masuk tahun politik. Pengusaha masih wait and see apakah investasi bisa aman?" Kata Ruslan Kepada Kontan.co.id, Kamis (9/11) di JCC Senayan.

Hitungan risiko adalah pertimbangan utama dari pengusaha menurut Ruslan. Upaya pemerintah menerbitkan alternatif skema pun dinilai Ruslan malah membuat bingung.

"Belum bisa menerima pola kerjasama baru. Karena pengusaha maunya ya yang nilai ekonominya tinggi, seperti jalan tol kalau dijual pasti banyak yang tertarik," sambungnya.

Sementara proyek KPBU yang sudah berjalan untuk infrastruktur air minum dan sanitasi, diakui Ruslan memang tak banyak dilirik.

Sementara itu, Plt Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, hingga saat ini investasi swasta di proyek infrastruktur tak lebih dari 20% dari nilai total kebutuhan.

Padahal hingga 2019, pemerintah targetkan swasta bisa berkontribusi hingga 32% terhadap investasi infrastruktur nasional.

"Dari target Rp 4.800 triliun pendanaan infrastruktur, sekitar 42% memang dari APBN, sementara 32% dari swasta, dan sisanya dari BUMN," kata Danis kepada KONTAN dalam kesempatan yang sama.

Dia pun tak menampik keenganan swasta berinvestasi lantaran memperhitungkan risiko. Sebab menurutnya swasta memang lebih memilih membeli dibanding membangun.

"Untuk jalan tol misalnya, investor lebih memilih untuk membeli karena tak ada risiko untuk pembebasan lahan sehingga waktu tertunda," tambah Danis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia