JAKARTA. Pemerintah menerapkan persyaratan ketat bagi investor yang mau berinvestasi dalam tanaman pangan secara luas (food estate). Persyaratan terutama dalam hal distribusi hasil produksi tanaman pangan yang dihasilkan.Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso mengatakan, pemerintah tetap akan memprioritaskan ketahanan pangan dalam negeri. "Konsep peraturannya sudah jadi dan akan segera dibahas dalam sidang kabinet," kata Sutarto di Jakarta, hari ini. Peraturan tersebut yang bakal membatasi investasi oleh investor asing ini. "Investasi boleh tapi, misalnya, maksimum luasan 10.000 hektar dan harus melibatkan modal dalam negeri, 51% untuk dalam negeri dan 49% untuk asing," kata Sutarto. Selain itu, hasil produksi dari investasi tanaman pangan secara luas boleh diekspor. Tapi, menurut Sutarto, pemerintah tetap melihat pasokan pangan dalam negeri. Persyaratan ketat akan diberlakukan pemerintah karena soal pangan merupakan kepentingan nasional sehingga harus diutamakan."Kami targetkan peraturan ini akan selesai dalam 100 hari kerja kabinet. Saya lebih senang kalau ini bentuknya PP daripada perpres karena kekuatannya lebih besar," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Investasi Tanaman Pangan akan Diperketat
JAKARTA. Pemerintah menerapkan persyaratan ketat bagi investor yang mau berinvestasi dalam tanaman pangan secara luas (food estate). Persyaratan terutama dalam hal distribusi hasil produksi tanaman pangan yang dihasilkan.Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso mengatakan, pemerintah tetap akan memprioritaskan ketahanan pangan dalam negeri. "Konsep peraturannya sudah jadi dan akan segera dibahas dalam sidang kabinet," kata Sutarto di Jakarta, hari ini. Peraturan tersebut yang bakal membatasi investasi oleh investor asing ini. "Investasi boleh tapi, misalnya, maksimum luasan 10.000 hektar dan harus melibatkan modal dalam negeri, 51% untuk dalam negeri dan 49% untuk asing," kata Sutarto. Selain itu, hasil produksi dari investasi tanaman pangan secara luas boleh diekspor. Tapi, menurut Sutarto, pemerintah tetap melihat pasokan pangan dalam negeri. Persyaratan ketat akan diberlakukan pemerintah karena soal pangan merupakan kepentingan nasional sehingga harus diutamakan."Kami targetkan peraturan ini akan selesai dalam 100 hari kerja kabinet. Saya lebih senang kalau ini bentuknya PP daripada perpres karena kekuatannya lebih besar," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News