JAKARTA. Meski pemerintah mengaku siap memberlakukan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (bbm) subsidi, faktanya masih terdapat ratusan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang belum menyediakan Pertamax. Untuk menyediakan tangki dan dispenser, setidaknya pengusaha SPBU harus merogoh kocek sedalam Rp 200 juta hingga Rp 300 juta."SPBU kan ada yang milik Pertamina dan swasta, jumlahnya 4.600 unit. Dari jumlah itu sekitar 520 SPBU yang belum menjual Pertamax, karena itu mereka membutuhkan tambahan dispenser," ujar Dirjen Migas Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo, Jumat (17/12).Demi memuluskan rencana pemerintah, Evita mengatakan pemerintah akan memfasilitasi kredit untuk pengusaha SPBU. Saat ini sedang dibahas supaya bank-bank pelat merah mampu mengucurkan dana segar kepada pengusaha SPBU. "Banknya belum nanti akan dikoordinasikan, nanti ada penugasan khusus bank bumn untuk memberikan kredit," kata Evita.Menanggapi hal ini, Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengaku bank BUMN siap mendanai para pengusaha itu untuk mendukung program pemerintah. "Itu kan kebutuhan dananya kecil, bank BUMN pasti siap," jelas Mustafa.Sementara itu, menurut Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi mengatakan untuk investasi dispenser dan tangki baru butuh lebih dari Rp 300 juta. "Jangan lihat SPBU-SPBU besar. Tapi, lihat SPBU kecil yang ada di daerah pinggiran Jakarta. Mereka minimal harus membeli dua dispenser dan tangki baru. Kira-kira membutuhkan investasi lagi Rp2 miliar untuk membenahi SPBU kecil," papar Eri.Saat ini, kata Eri masih banyak SPBU-SPBU di sekitar pinggiran kota yang hanya memiliki dua dispenser dan dua tangki BBM yang menjual Premium dan Solar. Adanya kebijakan ini, akan meresahkan pengusaha. Bagi pengusaha yang tak punya modal pasti akan gulung tikar.Meski Pertamina memberikan margin yang lebih tinggi bagi Pertamax, namun hal itu belum cukup. Margin yang diberikan Pertamina itu bervariasi dari Rp150 per liter untuk SPBU yang belum Pertamina Way (Pasti Pas) dan Rp180 per liter untuk SPBU yang telah Pertamina Way. "Investasi baru kembali nanti setelah dua tahun," tukas dia.Tak cuma sibuk mempersiapkan infrastruktur, pemerintah juga sudah menyiapkan alat kendali untuk konsumsi bbm bersubsidi. Evita tidak menjelaskan secara detail soal alat kendali tersebut. Ia juga masih bungkam bagaimana mekanisme alat kendali itu."Kita ingin subsidi tepat sasaran dan volume. kita perlu alat kendali untuk mengetahui volume, ada setiap mobil nanti harus berapa. alat kendalinya di mobil. Selain itu ada penjatahan di angkutan umum," kata Evita tanpa mengatakan berapa besar penjatahan untuk mobil dan angkutan umum tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Investasi tiap SPBU minimal Rp 200 juta untuk bisa menjual pertamax
JAKARTA. Meski pemerintah mengaku siap memberlakukan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (bbm) subsidi, faktanya masih terdapat ratusan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang belum menyediakan Pertamax. Untuk menyediakan tangki dan dispenser, setidaknya pengusaha SPBU harus merogoh kocek sedalam Rp 200 juta hingga Rp 300 juta."SPBU kan ada yang milik Pertamina dan swasta, jumlahnya 4.600 unit. Dari jumlah itu sekitar 520 SPBU yang belum menjual Pertamax, karena itu mereka membutuhkan tambahan dispenser," ujar Dirjen Migas Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo, Jumat (17/12).Demi memuluskan rencana pemerintah, Evita mengatakan pemerintah akan memfasilitasi kredit untuk pengusaha SPBU. Saat ini sedang dibahas supaya bank-bank pelat merah mampu mengucurkan dana segar kepada pengusaha SPBU. "Banknya belum nanti akan dikoordinasikan, nanti ada penugasan khusus bank bumn untuk memberikan kredit," kata Evita.Menanggapi hal ini, Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengaku bank BUMN siap mendanai para pengusaha itu untuk mendukung program pemerintah. "Itu kan kebutuhan dananya kecil, bank BUMN pasti siap," jelas Mustafa.Sementara itu, menurut Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi mengatakan untuk investasi dispenser dan tangki baru butuh lebih dari Rp 300 juta. "Jangan lihat SPBU-SPBU besar. Tapi, lihat SPBU kecil yang ada di daerah pinggiran Jakarta. Mereka minimal harus membeli dua dispenser dan tangki baru. Kira-kira membutuhkan investasi lagi Rp2 miliar untuk membenahi SPBU kecil," papar Eri.Saat ini, kata Eri masih banyak SPBU-SPBU di sekitar pinggiran kota yang hanya memiliki dua dispenser dan dua tangki BBM yang menjual Premium dan Solar. Adanya kebijakan ini, akan meresahkan pengusaha. Bagi pengusaha yang tak punya modal pasti akan gulung tikar.Meski Pertamina memberikan margin yang lebih tinggi bagi Pertamax, namun hal itu belum cukup. Margin yang diberikan Pertamina itu bervariasi dari Rp150 per liter untuk SPBU yang belum Pertamina Way (Pasti Pas) dan Rp180 per liter untuk SPBU yang telah Pertamina Way. "Investasi baru kembali nanti setelah dua tahun," tukas dia.Tak cuma sibuk mempersiapkan infrastruktur, pemerintah juga sudah menyiapkan alat kendali untuk konsumsi bbm bersubsidi. Evita tidak menjelaskan secara detail soal alat kendali tersebut. Ia juga masih bungkam bagaimana mekanisme alat kendali itu."Kita ingin subsidi tepat sasaran dan volume. kita perlu alat kendali untuk mengetahui volume, ada setiap mobil nanti harus berapa. alat kendalinya di mobil. Selain itu ada penjatahan di angkutan umum," kata Evita tanpa mengatakan berapa besar penjatahan untuk mobil dan angkutan umum tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
