KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pihak berwenang Korea Selatan yang menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan berusaha memasuki kediamannya pada Rabu (15/1) pagi dalam upaya baru untuk menangkapnya atas tuduhan pemberontakan terkait dengan deklarasi darurat militernya pada 3 Desember. Mengutip
Reuters Rabu (15/1), rekaman video menunjukkan ratusan petugas polisi, beberapa membawa tangga dan pemotong kawat, berbaris di jalan menuju vila di lereng bukit, tempat Yoon bersembunyi selama berminggu-minggu dengan dijaga oleh pasukan keamanan pribadi. Menurut seorang saksi mata Reuters di tempat kejadian, ketika penyiar berita lokal melaporkan bahwa penahanan Yoon akan segera terjadi, perkelahian kecil terjadi antara pengunjuk rasa pro-Yoon dan polisi di dekat kediaman tersebut.
Baca Juga: Presiden Yoon Suk Yeol Tak Hadir di Pengadilan, Sidang Pemakzulan Ditunda Kamis Polisi mengatakan mereka telah mengerahkan 3.200 petugas ke kediaman Yoon untuk melakukan penangkapan pada hari Rabu, tempat ratusan pengunjuk rasa pro-Yoon dan anggota Partai Kekuatan Rakyatnya juga berkumpul sebelum fajar dalam suhu di bawah nol. Seorang juru bicara polisi membantah laporan sebelumnya oleh Kantor Berita Yonhap bahwa mereka telah menangkap penjabat kepala dinas keamanan presiden Yoon, yang menghalangi upaya sebelumnya untuk menangkap pemimpin konservatif tersebut pada tanggal 3 Januari. Penjabat Presiden Choi Sang-mok dalam sebuah pernyataan hari ini menyerukan agar tetap tenang, mendesak perlunya menghindari kontak fisik antara lembaga negara. "Saya akan meminta pertanggungjawaban mereka dengan tegas jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan," katanya. Pernyataan darurat militer Yoon mengejutkan warga Korea Selatan dan menjerumuskan salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia ke dalam periode kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Surat perintah penangkapan tersebut merupakan yang pertama kali dikeluarkan terhadap presiden Korea Selatan yang sedang menjabat. Pengacara Yoon berpendapat bahwa upaya penangkapannya adalah ilegal dan dirancang untuk mempermalukannya di depan umum. Secara terpisah, Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan apakah akan mendukung suara anggota parlemen untuk memakzulkan Yoon dan mencopotnya secara permanen dari jabatannya.
Tak Ada Tempat untuk Melarikan Diri
Upaya penangkapan terbaru tersebut menggemparkan Korea Selatan. Ratusan ribu orang terpaku pada siaran langsung penyiar Korea Selatan di YouTube sejak sebelum fajar. Petugas dari unit antikorupsi yang memimpin penyelidikan tiba di dekat kediaman tersebut pada pukul 4 pagi (1900 GMT). Saat itu sudah ada ratusan pengunjuk rasa pro-Yoon, beberapa di antaranya berbalut selimut foil dan yang lainnya mengibarkan bendera bertuliskan slogan "Hentikan Pencurian" yang merujuk pada klaim Yoon yang tidak berdasar tentang kecurangan pemilu, salah satu alasan yang diberikannya untuk membenarkan deklarasi darurat militer yang berlaku dalam waktu singkat.
Baca Juga: Sidang Perdana Presiden Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan Digelar Hari Ini (14/1) "Jika presiden ditangkap, saya akan patah hati," kata Jang Kyoung-sun, 64, pendukung Yoon yang telah melakukan perjalanan dari provinsi Gangwon timur ke Seoul untuk memprotes penangkapannya. "Dia menyatakan darurat militer benar-benar untuk bangsa dan rakyat." Partai Demokrat oposisi, yang memegang mayoritas di parlemen setelah kemenangan telak dalam pemilihan legislatif tahun lalu, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan Yoon untuk mematuhi penangkapan tersebut. "Tidak ada tempat untuk lari lagi," kata partai tersebut. Cho Sun-ah, 51, termasuk di antara kontingen orang lain yang berunjuk rasa di dekat kediamannya untuk mendukung upaya pihak berwenang untuk menangkap Yoon. "Saya rasa tidak benar jika pemimpin pemberontakan tetap bertahan seperti itu meskipun sudah ada surat perintah penangkapan tanpa menghadapi hukuman apa pun. Hukum seharusnya berlaku sama untuk semua orang dan ini tidak benar, bahkan jika itu presiden," katanya. Pengacara Yoon mengatakan surat perintah penangkapan itu ilegal karena dikeluarkan oleh pengadilan di yurisdiksi yang salah dan tim yang dibentuk untuk menyelidikinya tidak memiliki mandat hukum untuk melakukannya.
Tim yang melaksanakan surat perintah penangkapan - yang terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan polisi - mendapatkan surat perintah yang diterbitkan ulang pada 7 Januari dan telah mengadakan beberapa pertemuan dengan keamanan pribadi Yoon dalam upaya untuk memastikan eksekusi yang berhasil. Oh Dong-woon, kepala CIO yang memimpin penyelidikan, mengatakan pihak berwenang akan melakukan apa pun untuk menahan Yoon.
Editor: Herlina Kartika Dewi
