KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana membangun bandara VIP di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, Bandara VIP akan dibangun berjarak 10 kilometer dari IKN.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kemenhub bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah melakukan pembahasan. Nantinya, Kemenhub dan Kementerian PUPR akan mencari kontraktor terbaik untuk membangun bandara VIP tersebut.

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, kebutuhan bandara VIP dekat IKN sepertinya hanya mengakomodir kepentingan pemerintah pusat. 

Baca Juga: Kemenhub akan Bangun Bandara VIP di IKN

Sebab, jika bertujuan menarik minat investor, sepertinya bukan lewat pembangunan bandara.

Bhima mengatakan, proses investor melakukan realisasi investasi dimulai dari mencermati rencana pembangunan IKN. Kemudian melakukan due dilligence apakah proyek secara finansial menguntungkan.

“Kalau untung, calon investor pasti tertarik, sebaliknya jika masih ada ketidakpastian tinggi terutama jelang pemilu hingga belum ada kepastian berapa penduduk yang menempati IKN, ya mereka akan mundur,” ujar Bhima saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (26/3).

Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN Tahun Ini Diperkirakan Terus Bertambah, Ini Penyebabnya

Bhima menyebut, investor yang mengecek perkembangan fisik pembangunan IKN belum terlalu dibutuhkan. Sebab, sejauh ini sebagian masih berbentuk lahan hutan tanaman industri.  “Sebenarnya fungsi bandara VIP jadi dipertanyakan, selain tentu pemborosan anggaran negara,” ucap Bhima.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi