JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil kebijakan tidak populis di awal pemerintahannya yakni dengan mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tidak ada pilihan lainnya untuk pemerintahan mendatangan mengatasi masalah subsidi BBM ini. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasang bujet energi Rp 363,5 triliun atau naik Rp 13,2 triliun dari tahun ini. Jumlah ini menyedot 18% dari total belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.019,87 triliun. Subsidi BBM sendiri tahun depan mencapai Rp 291,1 triliun, naik Rp 44,62 triliun. Jokowi menegaskan, anggaran subsidi BBM ini terlalu besar, sehingga akan menyulitkan pemerintahannya membangun infrastruktur. Makanya, dia berharap, di sisa waktu pemerintahannya, SBY mau menaikkan harga BBM bersubsidi sebagian. Sehingga, tahun depan harga premium dan solar tidak naik terlalu besar.
Investor dukung kenaikkan BBM subsidi
JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil kebijakan tidak populis di awal pemerintahannya yakni dengan mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tidak ada pilihan lainnya untuk pemerintahan mendatangan mengatasi masalah subsidi BBM ini. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasang bujet energi Rp 363,5 triliun atau naik Rp 13,2 triliun dari tahun ini. Jumlah ini menyedot 18% dari total belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.019,87 triliun. Subsidi BBM sendiri tahun depan mencapai Rp 291,1 triliun, naik Rp 44,62 triliun. Jokowi menegaskan, anggaran subsidi BBM ini terlalu besar, sehingga akan menyulitkan pemerintahannya membangun infrastruktur. Makanya, dia berharap, di sisa waktu pemerintahannya, SBY mau menaikkan harga BBM bersubsidi sebagian. Sehingga, tahun depan harga premium dan solar tidak naik terlalu besar.