Investor nilai isu akuisisi PGN kurang terbuka



JAKARTA. Isu akuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) oleh PT Pertamina (Persero) dinilai kurang terbuka, utamanya yang berkaitan dengan dampak akuisisi terhadap harga saham di pasar modal. Direktur Investasi Taspen Iman Firmansyah menengarai, hal inilah yang mengakibatkan harga saham PGAS merosot beberapa pekan di awal Januari 2014.

"Sesungguhnya kalau lihat posisi, kondisi seharusnya ada January Effect, semua saham mestinya pada bulan ini terdongkrak naik. Nah, terhadap PGAS berbanding terbalik, karena itu tadi, para investor menunggu informasi lebih mendalam mengenai dampak akuisisi," kata Iman dijumpai di sela-sela peluncuran Motas di kantor Taspen, Jakarta, Jumat (24/1). Sebagai informasi Taspen merupakan salah satu pemegang saham PGAS yang go public di bursa. BUMN lain yang juga menjadi pemegang saham di sana yaitu PT Jamsostek (Persero). Iman menjelaskan, saat ini saham PGAS di bursa, yang dimiliki Taspen terbilang kecil. Namun, ia tak menyebut angka pasti, lantaran setiap hari ada transaksi atau jual beli atas saham tersebut. "Kalau di sisi kita, kita lihat dulu dampak daripada akuisisi itu nanti terhadap PGN seperti apa. Cuma kita sebagai pemegang saham yang bukan mayoritas rasanya tidak bisa apa-apa karena itu kebijakan pemerintah," ujarnya. Ia pun tidak terlalu mempersoalkan opsi mana yang akan diambil terkait akuisisi ini. Yang jelas, kata dia, investor menunggu-tunggu keterbukaan informasi mengenai dampak akuisisi terhadap harga saham PGAS di pasar modal. "Justru itu, kita ingin lihat dampak, terutama dampak keuangan, dampak kinerjanya. Apakah jika diakuisisi Pertamina kinerjanya semakin bagus atau tidak bagus. Kalau semakin bagus, tentunya kita harus mendukung," katanya. Sementara itu, Direktur Utama Taspen, Iqbal Latanro, enggan berkomentar banyak perihal isu akuisisi tersebut. Sebagai informasi, harga saham PGAS sempat merosot lantaran ada isu akuisisi. Namun, awal pekan ini, Senin, saham PGAS kembali naik ke level Rp 4.695 per saham, setelah DPR menyatakan tak merestui rencana tersebut. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: Hendra Gunawan