KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pasca diresmikan pada Senin, (24/2), kehadiran Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tak henti menuai banyak kritikan. Salah satunya, terkait dana yang akan dikelola lembaga baru tersebut.

Peneliti Departemen Ekonomi  Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai, apabila Danantara akan difokuskan untuk berinvestasi di dalam negeri, maka bisa terjadi crowding out. Ini merupakan kondisi ketika peningkatan belanja pemerintah menyebabkan penurunan aktivitas sektor swasta.

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan hasil efisiensi anggaran Rp 308 triliun atau setara US$ miliar dalam bentuk tabungan negara, akan dialokasikan kepada Danantara untuk diinvestasikan dalam 20 proyek nasional atau lebih.

Frekuensi Transaksi BCA UMKM Fest 2025 Melejit, Buktikan Optimisme di Indonesia

Proyek tersebut akan difokuskan pada proyek hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data dan kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan. Pemerintah menilai proyek tersebut bisa menciptakan nilai tambah tinggi dan bisa menciptakan kemandirian bangsa.

“Danantara, kalau dia berfokus investasi dalam negeri, which is itu semakin clear sekarang. Karena akan investasi ke hilirisasi, dan lain sebagainya. Ini berarti dia akan men-crowd out (mematikan) investasi swasta yang semestinya tadi bisa hadir di situ,” tutur Riandy dalam agenda, Danantara: Harapan Baru atau Potensi Masalah Baru?, Selasa (25/2).

Baca Juga: Danantara Kantongi US$ 20 Miliar, Potensi Besar Dongkrak Ekonomi dan Lapangan Kerja

Menurutnya, apabila 20 sektor tersebut dinilai bisa menciptakan nilai tambah, sebaiknya investasinya diisi oleh pihak swasta agar tidak menimbulkan crowding out. Menurutnya, sebaiknya uang di Danantara bisa digunakan untuk berinvestasi di sektor yang berisiko dan tidak dilirik swasta, namun penting bagi pemerintah.

“Dan ngapain juga perlu ada investasi pemerintah ketika swasta sudah bisa,” tambahnya.

Permasalahan lain, karena dana yang diinvestasikan Danantara merupakan dana APBN dan bukan dana berlebih alias dana shifting. Sehingga ada risiko apabila ada kegagalan dalam investasi tersebut.

Meski demikian, apabila dana yang dikelola Danantara akan diinvestasikan ke luar negeri, maka akan terjadi kebocoran dana, karena uang tidak berputar di dalam negeri.

Adapun pemanfaatan hasil efisiensi anggaran sepenuhnya untuk Danantara ini berbeda dari tujuan yang selama ini disampaikan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan hasil pemangkasan anggaran akan digunakan untuk program prioritas Prabowo yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan renovasi sekolah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News